Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, dirinya sejalan dengan perjuangan mahasiswa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Saya sejalan dengan perjuangan kalian. Sesungguhnya tidak ada yang setuju kenaikan harga BBM karena akan memicu kenaikan harga barang-barang. Namun, tarik ulur antara pemerintah dan DPR untuk mengambil keputusan saya kira tidak gampang juga," kata Gubernur Pastika saat menemui massa mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Bali di Denpasar, Kamis.
Massa yang merupakan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa universitas di Bali dan ormas kemahasiswaan dengan membawa bendera masing-masing kampus dan spanduk menolak kenaikan BBM juga meminta Gubernur Bali untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan DPR.
Ada tujuh butir tuntutan dari massa yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak liberalisasi sektor migas, nasionalisasi aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan meminta pemerintah menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi No 002/PPU-I/2003 tentang Pembatalan Migas tahun 2003 dan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU Migas tahun 2001.
Mereka juga menuntut pemerintah mengefisienkan anggaran birokrasi, menurunkan harga bahan pokok, dan melaksanakan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945 kembali pada jiwanya.
Terhadap tuntutan massa, Gubernur Pastika berjanji untuk mengirimkan pernyataan tersebut kepada pihak-pihak yang berkompeten (pemerintah dan DPR) dan akan menyertakan surat pengantar yang ditandatanganinya.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Saya sejalan dengan perjuangan kalian. Sesungguhnya tidak ada yang setuju kenaikan harga BBM karena akan memicu kenaikan harga barang-barang. Namun, tarik ulur antara pemerintah dan DPR untuk mengambil keputusan saya kira tidak gampang juga," kata Gubernur Pastika saat menemui massa mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Bali di Denpasar, Kamis.
Massa yang merupakan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa universitas di Bali dan ormas kemahasiswaan dengan membawa bendera masing-masing kampus dan spanduk menolak kenaikan BBM juga meminta Gubernur Bali untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan DPR.
Ada tujuh butir tuntutan dari massa yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak liberalisasi sektor migas, nasionalisasi aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan meminta pemerintah menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi No 002/PPU-I/2003 tentang Pembatalan Migas tahun 2003 dan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU Migas tahun 2001.
Mereka juga menuntut pemerintah mengefisienkan anggaran birokrasi, menurunkan harga bahan pokok, dan melaksanakan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945 kembali pada jiwanya.
Terhadap tuntutan massa, Gubernur Pastika berjanji untuk mengirimkan pernyataan tersebut kepada pihak-pihak yang berkompeten (pemerintah dan DPR) dan akan menyertakan surat pengantar yang ditandatanganinya.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012