Denpasar (Antara Bali) - Budayawan dan tokoh spiritual Bali Gusti Ngurah Artha mengharapkan tidak ada orang Bali terlibat dalam Satgas Antipornografi bentukan pemerintah.
"Orang Bali di Jakarta hendaknya tidak ada yang terlibat dalam Satgas tersebut, karena setelah pengesahan UU Pornografi pun penuh kontroversi, sebab mengatur hal yang tidak jelas," katanya di Denpasar, Minggu.
UU Pornografi, ujarnya, tidak berlaku di Pulau Dewata karena berbau kepentingan kapitalis dan didominasi pemikiran aliran tertentu yang ingin menyeragamkan perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
Ia menengarai pembentukan Satgas Antipornografi oleh pemerintah hanyalah upaya pengalihan isu-isu besar yang melanda negeri ini, terutama kasus korupsi kader Partai Demokrat. Para menteri yang terlibat pun, katanya, sebagian besar adalah yang tidak paham soal pornografi.
"Masih banyak pekerjaan lebih besar dan berhubungan dengan kepentingan rakyat yang semestinya ditangani pemerintah daripada sekadar soal pornografi," kata tokoh spiritual yang telah melanglang buana itu.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Orang Bali di Jakarta hendaknya tidak ada yang terlibat dalam Satgas tersebut, karena setelah pengesahan UU Pornografi pun penuh kontroversi, sebab mengatur hal yang tidak jelas," katanya di Denpasar, Minggu.
UU Pornografi, ujarnya, tidak berlaku di Pulau Dewata karena berbau kepentingan kapitalis dan didominasi pemikiran aliran tertentu yang ingin menyeragamkan perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
Ia menengarai pembentukan Satgas Antipornografi oleh pemerintah hanyalah upaya pengalihan isu-isu besar yang melanda negeri ini, terutama kasus korupsi kader Partai Demokrat. Para menteri yang terlibat pun, katanya, sebagian besar adalah yang tidak paham soal pornografi.
"Masih banyak pekerjaan lebih besar dan berhubungan dengan kepentingan rakyat yang semestinya ditangani pemerintah daripada sekadar soal pornografi," kata tokoh spiritual yang telah melanglang buana itu.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012