Denpasar (Antara Bali) - Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia MS berpendapat, pemerintah Provinsi Bali seharusnya membuat kebijakan untuk "memaksa" sektor pariwisata menggunakan produksi hasil pertanian lokal.
"Kebijakan baru itu merupakan upaya terobosan untuk mengatasi kondisi petani Bali yang semakin terpinggirkan dengan membuat peraturan daerah (Perda) atau persyaratan investasi," kata Ketua Grup Riset Sistem Subak Unud itu di Denpasar, Minggu.
Mantan anggota DPR RI yang juga menjabat Ketua Dewan Harian 1945 Provinsi Bali itu menegaskan, pemerintah Bali maupun bupati/wali kota harus "keras" kepada pengusaha sektor pariwisata di wilayahnya masing-masing demi membantu petani yang identik dengan masyarakat miskin.
Selain itu, pemerintah harus memberikan dorongan dan mempunyai kemauan yang tinggi untuk mengajak masyarakat umum di Pulau Dewata untuk mau memanfaatkan dan mengonsumsi hasil pertanian lokal.
"Ajak masyarakat untuk lebih banyak mengonsumsi hasil pertanian kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak lagi tergantung pada hasil pertanian impor maupun yang didatangkan dari sejumlah daerah di Tanah Air," ujar ketua Badan Penjaminan Mutu Unud itu.(IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kebijakan baru itu merupakan upaya terobosan untuk mengatasi kondisi petani Bali yang semakin terpinggirkan dengan membuat peraturan daerah (Perda) atau persyaratan investasi," kata Ketua Grup Riset Sistem Subak Unud itu di Denpasar, Minggu.
Mantan anggota DPR RI yang juga menjabat Ketua Dewan Harian 1945 Provinsi Bali itu menegaskan, pemerintah Bali maupun bupati/wali kota harus "keras" kepada pengusaha sektor pariwisata di wilayahnya masing-masing demi membantu petani yang identik dengan masyarakat miskin.
Selain itu, pemerintah harus memberikan dorongan dan mempunyai kemauan yang tinggi untuk mengajak masyarakat umum di Pulau Dewata untuk mau memanfaatkan dan mengonsumsi hasil pertanian lokal.
"Ajak masyarakat untuk lebih banyak mengonsumsi hasil pertanian kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak lagi tergantung pada hasil pertanian impor maupun yang didatangkan dari sejumlah daerah di Tanah Air," ujar ketua Badan Penjaminan Mutu Unud itu.(IGT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012