Jakarta (Antara Bali) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan keberadaan calo dalam pengadaan enam unit pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia harus dicek kembali kebenarannya.
"Ya saya kok merasa keberadaan calo itu belum tentu benar, harus dicek lagi kebenarannya," katanya menjawab ANTARA usai memimpin panen padi varietas unggul Siliwangi Parikesit Dewi Sri Agung (SP DSA) di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Sabtu.
Ia menegaskan setiap proses pengadaan alat utama sistem senjata termasuk pesawat jet tempur Sukhoi harus diajukan dari markas besar masing-masing angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara setelah sebelumnya dilakukan tender terbuka.
"Setelah ditentukan produk dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang diperlukan, maka diajukan ke Mabes TNI untuk dilanjutkan pengajuannya ke Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahan diuji kembali hingga memasuki tim evaluasi pengadaan. Disinilah baru ketahuan apakah ada 'mark up' atau tidak, ada calo atau tidak," kata Agus.
Jika memang ada penggelembungan harga atau keberadaan calo, maka semua pihak yang terlibat dari mulai tingkat mabes angkatan hingga Panglima TNI yang meneruskan pengajuan itu ke Kementerian Pertahanan, harus bertanggung jawab.
"Tapi saya merasa kok tidak benar. Proses pengadaannya juga terus berjalan. Ya harus dicek kembali," ujar Panglima TNI menegaskan.(*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Ya saya kok merasa keberadaan calo itu belum tentu benar, harus dicek lagi kebenarannya," katanya menjawab ANTARA usai memimpin panen padi varietas unggul Siliwangi Parikesit Dewi Sri Agung (SP DSA) di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Sabtu.
Ia menegaskan setiap proses pengadaan alat utama sistem senjata termasuk pesawat jet tempur Sukhoi harus diajukan dari markas besar masing-masing angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara setelah sebelumnya dilakukan tender terbuka.
"Setelah ditentukan produk dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang diperlukan, maka diajukan ke Mabes TNI untuk dilanjutkan pengajuannya ke Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahan diuji kembali hingga memasuki tim evaluasi pengadaan. Disinilah baru ketahuan apakah ada 'mark up' atau tidak, ada calo atau tidak," kata Agus.
Jika memang ada penggelembungan harga atau keberadaan calo, maka semua pihak yang terlibat dari mulai tingkat mabes angkatan hingga Panglima TNI yang meneruskan pengajuan itu ke Kementerian Pertahanan, harus bertanggung jawab.
"Tapi saya merasa kok tidak benar. Proses pengadaannya juga terus berjalan. Ya harus dicek kembali," ujar Panglima TNI menegaskan.(*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012