Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan hingga saat ini sudah lebih dari dua juta keluarga yang menerima bantuan sosial tunai (BST) sebagai upaya penanganan dampak COVID-19.
"Sampai saat ini sudah di atas dua juta, update yang dilakukan oleh PT Pos setiap 15 menit sekali," kata Asep dalam konferensi pers daring terkait bansos yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Pemerintah memberikan BST sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Juni kepada sembilan juta keluarga di Tanah Air yang terdampak COVID-19.
Penyalurannya dilakukan melalui transfer bank dan paling banyak lewat PT Pos. Menurut Asep, data penerima diberikan oleh daerah dan tidak bisa serta merta langsung disalurkan, tapi harus dipadankan dengan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos.
"Kami cek lagi datanya dan dipadukan dengan data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) karena syarat penerima BST adalah bukan penerima PKH dan BPNT," katanya.
Dia menjelaskan, data penerima BST bisa saja bersumber dari DTKS yang diterima dari bupati dan wali kota. Sebelumnya Mensos Juliari Batubara telah melakukan vikon dengan seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk menyamakan persepsi terkait BST.
Kemudian disusul surat dari Direktorat PFM ke seluruh bupati dan wali kota, dalam surat tersebut sudah ditentukan pagu anggaran dan juga dijelaskan mengenai DTKS sebagai acuan susulan.
Asep menegaskan bahwa DTKS bukan harga mati untuk penentuan penerima BST, Kemensos memberi ruang kepada pemda untuk mengusulkan di luar dari DTKS dengan syarat harus disahkan bupati/wali kota baru kemudian dikirim ke Kemensos.
"Data yang kami terima dicek lagi, yang penting tidak penerima PKH dan BPNT, tapi ada beberapa kasus data itu menimbulan kecemburuan. Kalau ada seperti itu usulkan saja untuk tidak dilanjutkan, kami akan tutup sehingga boleh nanti diganti. Jujur, ini data yang kami terima dari daerah, mereka yang tahu persis siapa yang kena dampak COVID-19," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam penyaluran BST, PT Pos mengembangkan strategi penyaluran lewat komunitas dengan menjangkau komunitas-komunitas sehingga masyarakat lebih dekat ke tempat penyaluran. Selain itu PT Pos juga menyalurkan langsung ke rumah-rumah penerima bantuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Sampai saat ini sudah di atas dua juta, update yang dilakukan oleh PT Pos setiap 15 menit sekali," kata Asep dalam konferensi pers daring terkait bansos yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Pemerintah memberikan BST sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Juni kepada sembilan juta keluarga di Tanah Air yang terdampak COVID-19.
Penyalurannya dilakukan melalui transfer bank dan paling banyak lewat PT Pos. Menurut Asep, data penerima diberikan oleh daerah dan tidak bisa serta merta langsung disalurkan, tapi harus dipadankan dengan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos.
"Kami cek lagi datanya dan dipadukan dengan data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) karena syarat penerima BST adalah bukan penerima PKH dan BPNT," katanya.
Dia menjelaskan, data penerima BST bisa saja bersumber dari DTKS yang diterima dari bupati dan wali kota. Sebelumnya Mensos Juliari Batubara telah melakukan vikon dengan seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk menyamakan persepsi terkait BST.
Kemudian disusul surat dari Direktorat PFM ke seluruh bupati dan wali kota, dalam surat tersebut sudah ditentukan pagu anggaran dan juga dijelaskan mengenai DTKS sebagai acuan susulan.
Asep menegaskan bahwa DTKS bukan harga mati untuk penentuan penerima BST, Kemensos memberi ruang kepada pemda untuk mengusulkan di luar dari DTKS dengan syarat harus disahkan bupati/wali kota baru kemudian dikirim ke Kemensos.
"Data yang kami terima dicek lagi, yang penting tidak penerima PKH dan BPNT, tapi ada beberapa kasus data itu menimbulan kecemburuan. Kalau ada seperti itu usulkan saja untuk tidak dilanjutkan, kami akan tutup sehingga boleh nanti diganti. Jujur, ini data yang kami terima dari daerah, mereka yang tahu persis siapa yang kena dampak COVID-19," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam penyaluran BST, PT Pos mengembangkan strategi penyaluran lewat komunitas dengan menjangkau komunitas-komunitas sehingga masyarakat lebih dekat ke tempat penyaluran. Selain itu PT Pos juga menyalurkan langsung ke rumah-rumah penerima bantuan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020