Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menginginkan pemda melalui dinas kelautan dan perikanan di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan potensi panen di daerahnya masing-masing guna mengantiisipasi dampak COVID-19.
"Mohon didata, mana budidaya yang akan panen dan ada kecenderungan turun. Di (perikanan) tangkap juga datanya, termasuk datanya infrastruktur cold storage," kata Menteri Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data itu pula, Menteri Edhy meminta kepala dinas di masing-masing daerah memiliki angka estimasi produksi dan potensi serapan di lapangan.
Baca juga: Menteri Edhy minta BUMN serap produk hasil perikanan
Hal itu, ujar dia, bertujuan agar pemerintah pusat bisa mengantisipasi jika terjadi disparitas produksi serta kesiapan infrastruktur di lapangan.
"Saya minta ini di-breakdown mana provinsi yang melimpah ruah panennya sementara cold storage tidak ada, pemberitahuan itu kalau bisa diasumsikan biar bisa kita antisipasi jauh-jauh hari," jelasnya.
Menteri Edhy juga memastikan bahwa KKP masih memiliki akses dana Badan Layanan Umum (BLU). Dana BLU sebesar Rp1 triliun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
Sementara terkait stimulus untuk pelaku usaha juga sudah dikoordinir oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial mengoordinir bantuan untuk masyarakat nelayan.
Baca juga: Edhy Prabowo tegaskan prioritas KKP berantas pencurian ikan
"Kami masih punya akses BLU yang Rp1 tiriliun atau disebut kredit nelayan. Ini tersedia. Ini sayang kalau tidak digunakan karena bunganya sangat rendah, 3 persen," ujarnya.
Karenanya, Menteri Edhy mengajak jajarannya tetap optimis dan melakukan yang terbaik untuk melewati pandemi COVID-19.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menginginkan agar tetap produktif dan tidak mengendurkan semangat di tengah wabah.
"Arah kita jangan berubah. Arah kita sama, bagaimana tetap produktif. Arahan Bapak Presiden jelas, pekerjaan tetap berlanjut, tetap maju," kata Edhy.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Mohon didata, mana budidaya yang akan panen dan ada kecenderungan turun. Di (perikanan) tangkap juga datanya, termasuk datanya infrastruktur cold storage," kata Menteri Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data itu pula, Menteri Edhy meminta kepala dinas di masing-masing daerah memiliki angka estimasi produksi dan potensi serapan di lapangan.
Baca juga: Menteri Edhy minta BUMN serap produk hasil perikanan
Hal itu, ujar dia, bertujuan agar pemerintah pusat bisa mengantisipasi jika terjadi disparitas produksi serta kesiapan infrastruktur di lapangan.
"Saya minta ini di-breakdown mana provinsi yang melimpah ruah panennya sementara cold storage tidak ada, pemberitahuan itu kalau bisa diasumsikan biar bisa kita antisipasi jauh-jauh hari," jelasnya.
Menteri Edhy juga memastikan bahwa KKP masih memiliki akses dana Badan Layanan Umum (BLU). Dana BLU sebesar Rp1 triliun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
Sementara terkait stimulus untuk pelaku usaha juga sudah dikoordinir oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial mengoordinir bantuan untuk masyarakat nelayan.
Baca juga: Edhy Prabowo tegaskan prioritas KKP berantas pencurian ikan
"Kami masih punya akses BLU yang Rp1 tiriliun atau disebut kredit nelayan. Ini tersedia. Ini sayang kalau tidak digunakan karena bunganya sangat rendah, 3 persen," ujarnya.
Karenanya, Menteri Edhy mengajak jajarannya tetap optimis dan melakukan yang terbaik untuk melewati pandemi COVID-19.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menginginkan agar tetap produktif dan tidak mengendurkan semangat di tengah wabah.
"Arah kita jangan berubah. Arah kita sama, bagaimana tetap produktif. Arahan Bapak Presiden jelas, pekerjaan tetap berlanjut, tetap maju," kata Edhy.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020