Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengharapkan pemerintah atau BUMN membeli produk perikanan masyarakat dalam rangka menjamin penyerapan hasil tangkapan nelayan dan produksi pembudi daya ikan di berbagai daerah.
Menteri Edhy dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Minggu, menyatakan hingga kini nelayan maupun pembudi daya terus berproduksi, namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap.
"Mereka (nelayan atau pembudi daya) juga takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi COVID-19. Jadi, kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan pihak KKP saat ini sudah menyiapkan gudang pendingin (cold storage)
yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudi daya.
Menteri Edhy berharap optimalisasi penerapan sistem resi gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan di tingkat nelayan dan pembudi daya.
"Kami miliki lebih dari 100 ribu (ton kapasitas) cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarakat, dapat ditempatkan di cold storage," terangnya.
Sebelumnya, KKP menyatakan pihaknya menyiapkan strategi untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan, perkembangan pasokan, dan harga ikan di Indonesia guna mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap usaha perikanan.
"Saat ini pemantauan dilakukan melalui telekomunikasi dengan berbagai sumber antara lain pihak pelabuhan perikanan, sentra produksi budi daya, eksportir, pengelola gudang beku dan pasar retail," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo.
Ia memaparkan, lokasi pemantauan yang telah dilakukan di antaranya Bali, Jakarta, Surabaya, Kendari, Purwakarta, Bekasi, Pekalongan, Trenggalek, Malang, Cilacap, Indramayu, Tegal, Gunung Kidul, Bitung, Makasar, dan Ternate.
Nilanto menambahkan, Ditjen PDSPKP juga telah melaporkan pula beberapa strategi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Menurut dia, tujuan strategi ini untuk menjaga stabilitas harga, sehingga pelaku usaha dapat terhindar dari kerugian dan produksi ikan terserap.
Strategi lain yang juga disiapkan KKP adalah optimalisasi pelaksanaan SRG ikan atau dikenal dengan sistem tunda jual.
Dengan begitu, pada saat harga turun, nelayan dan pembudi daya ikan tidak mengalami kerugian dengan menitipkan produknya di cold storage yang ditunjuk dalam SRG dan dapat menjualnya kembali saat harga membaik.
Bahkan, resi dari penitipan ikan di gudang pendingin dapat dijaminkan ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan dana tunai sebagai modal usaha.
"Lalu penyerapan ikan dalam rangka program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan," ujar Nilanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Menteri Edhy dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Minggu, menyatakan hingga kini nelayan maupun pembudi daya terus berproduksi, namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap.
"Mereka (nelayan atau pembudi daya) juga takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi COVID-19. Jadi, kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan pihak KKP saat ini sudah menyiapkan gudang pendingin (cold storage)
yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudi daya.
Menteri Edhy berharap optimalisasi penerapan sistem resi gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan di tingkat nelayan dan pembudi daya.
"Kami miliki lebih dari 100 ribu (ton kapasitas) cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarakat, dapat ditempatkan di cold storage," terangnya.
Sebelumnya, KKP menyatakan pihaknya menyiapkan strategi untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan, perkembangan pasokan, dan harga ikan di Indonesia guna mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap usaha perikanan.
"Saat ini pemantauan dilakukan melalui telekomunikasi dengan berbagai sumber antara lain pihak pelabuhan perikanan, sentra produksi budi daya, eksportir, pengelola gudang beku dan pasar retail," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo.
Ia memaparkan, lokasi pemantauan yang telah dilakukan di antaranya Bali, Jakarta, Surabaya, Kendari, Purwakarta, Bekasi, Pekalongan, Trenggalek, Malang, Cilacap, Indramayu, Tegal, Gunung Kidul, Bitung, Makasar, dan Ternate.
Nilanto menambahkan, Ditjen PDSPKP juga telah melaporkan pula beberapa strategi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Menurut dia, tujuan strategi ini untuk menjaga stabilitas harga, sehingga pelaku usaha dapat terhindar dari kerugian dan produksi ikan terserap.
Strategi lain yang juga disiapkan KKP adalah optimalisasi pelaksanaan SRG ikan atau dikenal dengan sistem tunda jual.
Dengan begitu, pada saat harga turun, nelayan dan pembudi daya ikan tidak mengalami kerugian dengan menitipkan produknya di cold storage yang ditunjuk dalam SRG dan dapat menjualnya kembali saat harga membaik.
Bahkan, resi dari penitipan ikan di gudang pendingin dapat dijaminkan ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan dana tunai sebagai modal usaha.
"Lalu penyerapan ikan dalam rangka program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan," ujar Nilanto.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020