Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, bersama BPJS Kesehatan menandatangani kesepakatan bersama tentang pengembangan dan inovasi dalam bidang teknologi informasi, guna mendukung program JKN-KIS dengan program jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS).
"MoU ini bertujuan untuk mempercepat akses pelayanan serta mewujudkan hubungan kerjasama yang saling bersinergi dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberlangsungan program JKN-KIS dengan KBS," ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa, di Mangupura, Badung, Jumat.
Nota kesepahaman tersebut memiliki sejumlah ruang lingkup seperti terkait data medical record pasien yang nantinya akan diinput dalam skema BPJS Kesehatan.
Apabila masyarakat Badung berobat ke luar Badung dengan melihat ID yang ada, datanya sudah muncul dan tidak perlu lagi dari pengobatan awal, ujarnya.
Selain itu, kerjasama tersebut juga memiliki program e-Dapen atau daftar penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah serta akan meningkatkan penggunaan sistem informasi untuk penyediaan informasi yang berkualitas, terkini dan akurat.
Menurut Made Puja Yasa, data tersebut akan dibutuhkan pemerintah daerah untuk menganalisis permasalahan kesehatan yang ada, juga sebagai upaya merencanakan program kesehatan ke depan.
"Pengelolaan data dan informasi itu semuanya untuk mendukung pelaksanaan program JKN-KIS dan KBS," katanya.
Saat ini, tercatat di Badung sudah 100 persen penduduknya telah terlindungi dengan program JKN-KIS. Made Puja Yasa mengatakan, apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nasional (RPJMN), target Universal Health Coverage (UHC) adalah di tahun 2019, namun Badung tiga tahun lebih awal melaksanakan UHC.
"Itu prestasi yang luar biasa yang tidak mungkin dicapai tanpa komitmen dari pimpinan daerah. Secara kuantitas, kualitas dan aksesbilitas sudah terpenuhi dan sudah merata dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, Badung sejak tahun 2017 telah memulai pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan.
"Itu karena kami menginginkan di setiap kecamatan harus memiliki Puskesmas 24 jam termasuk UGD. Nantinya kami juga menginginkan Badung dapat mewujudkan wisata kesehatan di Bali, tentunya dengan komitmen membangun RSD Mangusada bekerjasama dengan RS Universitas Udayana," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah berkomitmen sejak awal untuk mendukung pemerintah pusat melalui program JKN-KIS. Dimana untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, Pemkab Badung telah menjalankan Tri Kona atau lahir, hidup dan mati ditanggung pemerintah.
Dengan program tersebut, masyarakat yang melahirkan di Badung, akan mendapatkan program Administrasi Kependudukan Satu Paket atau Aku Sapa dengan biaya ditanggung sepenuhnya dan mendapat akte kelahiran dan kartu identitas anak.
Selama hidupnya, masyarakat Badung yang berobat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, dan ditindaklanjuti pula dengan santunan penunggu pasien kelas III.
"Kami berikhtiar kelas III ini layanan dan fasilitasnya harus kelas satu. Saat mati, masyarakat juga diberikan santunan kematian 10 juta, akte kematian dan perubahan KK. Dengan totalitas dukungan kami di bidang kesehatan, kami berharap dapat menjadi sebagai role model di Indonesia," ujar Bupati Giri Prasta.
Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penandatangan nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan itu dan berharap komunikasi dan sinergi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
"Kami telah berkomitmen dengan BPJS ini, bahwa masyarakat Badung harus terlayani kesehatannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"MoU ini bertujuan untuk mempercepat akses pelayanan serta mewujudkan hubungan kerjasama yang saling bersinergi dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberlangsungan program JKN-KIS dengan KBS," ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa, di Mangupura, Badung, Jumat.
Nota kesepahaman tersebut memiliki sejumlah ruang lingkup seperti terkait data medical record pasien yang nantinya akan diinput dalam skema BPJS Kesehatan.
Apabila masyarakat Badung berobat ke luar Badung dengan melihat ID yang ada, datanya sudah muncul dan tidak perlu lagi dari pengobatan awal, ujarnya.
Selain itu, kerjasama tersebut juga memiliki program e-Dapen atau daftar penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah serta akan meningkatkan penggunaan sistem informasi untuk penyediaan informasi yang berkualitas, terkini dan akurat.
Menurut Made Puja Yasa, data tersebut akan dibutuhkan pemerintah daerah untuk menganalisis permasalahan kesehatan yang ada, juga sebagai upaya merencanakan program kesehatan ke depan.
"Pengelolaan data dan informasi itu semuanya untuk mendukung pelaksanaan program JKN-KIS dan KBS," katanya.
Saat ini, tercatat di Badung sudah 100 persen penduduknya telah terlindungi dengan program JKN-KIS. Made Puja Yasa mengatakan, apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nasional (RPJMN), target Universal Health Coverage (UHC) adalah di tahun 2019, namun Badung tiga tahun lebih awal melaksanakan UHC.
"Itu prestasi yang luar biasa yang tidak mungkin dicapai tanpa komitmen dari pimpinan daerah. Secara kuantitas, kualitas dan aksesbilitas sudah terpenuhi dan sudah merata dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, Badung sejak tahun 2017 telah memulai pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan.
"Itu karena kami menginginkan di setiap kecamatan harus memiliki Puskesmas 24 jam termasuk UGD. Nantinya kami juga menginginkan Badung dapat mewujudkan wisata kesehatan di Bali, tentunya dengan komitmen membangun RSD Mangusada bekerjasama dengan RS Universitas Udayana," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah berkomitmen sejak awal untuk mendukung pemerintah pusat melalui program JKN-KIS. Dimana untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, Pemkab Badung telah menjalankan Tri Kona atau lahir, hidup dan mati ditanggung pemerintah.
Dengan program tersebut, masyarakat yang melahirkan di Badung, akan mendapatkan program Administrasi Kependudukan Satu Paket atau Aku Sapa dengan biaya ditanggung sepenuhnya dan mendapat akte kelahiran dan kartu identitas anak.
Selama hidupnya, masyarakat Badung yang berobat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, dan ditindaklanjuti pula dengan santunan penunggu pasien kelas III.
"Kami berikhtiar kelas III ini layanan dan fasilitasnya harus kelas satu. Saat mati, masyarakat juga diberikan santunan kematian 10 juta, akte kematian dan perubahan KK. Dengan totalitas dukungan kami di bidang kesehatan, kami berharap dapat menjadi sebagai role model di Indonesia," ujar Bupati Giri Prasta.
Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penandatangan nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan itu dan berharap komunikasi dan sinergi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
"Kami telah berkomitmen dengan BPJS ini, bahwa masyarakat Badung harus terlayani kesehatannya," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019