Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas tentang ancaman paham radikalisme di jajaran perusahaan plat merah.
"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
Namun, Erick enggan menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dibahas dengan Mahfud terkait radikalisme dalam pertemuan tersebut.
"Ya, saya nggak boleh cerita lah," katanya, mengenai bahasan pertemuannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Yang jelas, Erick menegaskan bahwa persoalan ideologi sudah jelas, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, dan tidak ada ideologi lain di Indonesia.
"Yang namanya ideologi kan sudah putus (diputuskan). Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, dan itu sendiri kan sudah diputuskan. Bukan saat ini lho, 'the founding father' jaman dulu," katanya.
Diakui Erick, berkembangnya paham radikal di kalangan BUMN lebih karena mereka mendapatkan pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.
"Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," katanya.
Dalam pertemuan itu, Erick mengaku Mahfud juga menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme.
Namun, Erick enggan menceritakan lebih jauh, seraya menegaskan akan merealisasikan apa yang telah disarankan.
"Ya harus (direalisasikan), kan Menko. Kalau Menko yang perintah kita harus," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius juga memberikan tanggapannya tentang adanya pegawai di BUMN yang terpapar radikalisme.
Bahkan, tidak hanya di BUMN, tetapi ada di tempat lain.
"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
Namun, Erick enggan menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dibahas dengan Mahfud terkait radikalisme dalam pertemuan tersebut.
"Ya, saya nggak boleh cerita lah," katanya, mengenai bahasan pertemuannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Yang jelas, Erick menegaskan bahwa persoalan ideologi sudah jelas, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, dan tidak ada ideologi lain di Indonesia.
"Yang namanya ideologi kan sudah putus (diputuskan). Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, dan itu sendiri kan sudah diputuskan. Bukan saat ini lho, 'the founding father' jaman dulu," katanya.
Diakui Erick, berkembangnya paham radikal di kalangan BUMN lebih karena mereka mendapatkan pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.
"Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," katanya.
Dalam pertemuan itu, Erick mengaku Mahfud juga menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme.
Namun, Erick enggan menceritakan lebih jauh, seraya menegaskan akan merealisasikan apa yang telah disarankan.
"Ya harus (direalisasikan), kan Menko. Kalau Menko yang perintah kita harus," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius juga memberikan tanggapannya tentang adanya pegawai di BUMN yang terpapar radikalisme.
Bahkan, tidak hanya di BUMN, tetapi ada di tempat lain.
"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019