Menteri Kelautan dan Perikanan , Edhy Prabowo akan mencari dan menindak tegas oknum aparat yang menyelewengkan bahan bakar minyak untuk nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena mengganggu aktivitas melaut nelayan daerah itu.
"Kalau nelayan dan masyarakat bisa membuktikan ada oknum aparat yang selewengkan BBM, maka saya akan cari sampai dapat," kata Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan kerja memantau Pangkalan Pendaratan Ikan Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan untuk mengatasi kelangkaan BBM untuk nelayan tradisional di Pulau Bangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membantu fasilitas SPBN.
"Apabila penambahan SPBN ini merupakan suatu solusi, maka kami akan lakukan agar nelayan mudah mendapatkan BBM untuk melaut," ujarnya.
Menurut dia dalam penambahan SPBN ini, KKP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina sebagai penyelenggara PSO ini.
"Asalnya bukan dari KKP, namun kita akan segera mencari solusi mengatasi kelangkaan BBM kapal nelayan ini," katanya.
Ia menegaskan pelaku penyelewengan BBM harus ditindak tegas sesuai aturan berlaku, seiring banyaknya keluhan nelayan tradisional sulitnya mendapatkan BBM jenis solar untuk bahan bakar kapalnya.
"Kunjungan kerja kali ini, kita tidak hanya meninjau PPI di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah tetapi juga berdialog dengan nelayan tradisional untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapinya dalam menjalankan dan mengembangkan usaha penangkapan dan budidaya ikan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kalau nelayan dan masyarakat bisa membuktikan ada oknum aparat yang selewengkan BBM, maka saya akan cari sampai dapat," kata Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan kerja memantau Pangkalan Pendaratan Ikan Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan untuk mengatasi kelangkaan BBM untuk nelayan tradisional di Pulau Bangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membantu fasilitas SPBN.
"Apabila penambahan SPBN ini merupakan suatu solusi, maka kami akan lakukan agar nelayan mudah mendapatkan BBM untuk melaut," ujarnya.
Menurut dia dalam penambahan SPBN ini, KKP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina sebagai penyelenggara PSO ini.
"Asalnya bukan dari KKP, namun kita akan segera mencari solusi mengatasi kelangkaan BBM kapal nelayan ini," katanya.
Ia menegaskan pelaku penyelewengan BBM harus ditindak tegas sesuai aturan berlaku, seiring banyaknya keluhan nelayan tradisional sulitnya mendapatkan BBM jenis solar untuk bahan bakar kapalnya.
"Kunjungan kerja kali ini, kita tidak hanya meninjau PPI di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah tetapi juga berdialog dengan nelayan tradisional untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapinya dalam menjalankan dan mengembangkan usaha penangkapan dan budidaya ikan," ujarnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019