Presiden Joko Widodo memastikan harga gas industri tidak akan mengalami kenaikan.
"Sementara ini saya sampaikan tidak naik," kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
Sebelumnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sudah berencana menaikkan harga gas per 1 November 2019.
Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrief untuk mengecek komponen harga gas sehingga memungkinkan kenaikan harga gas.
"Betul-betul dilihat secara detil yang menyebabkan harganya dari mana. Hitung-hitungannya dari mana? Sumurnya harga sekian kok setelah ke pengguna, ke 'user' kok bisa jadi angkanya setinggi itu?" tambah Presiden.
Berdasarkan Permen ESDM 58/2017, formula penetapan harga gas bumi adalah Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi + Biaya Pengelolaan Infrastruktur + Biaya Niaga.
"Oleh sebab itu penting menurut saya industri-industri yang berhubungan dengan gas itu mendekati sumur-sumur gas yang ada, biar tidak terlalu jauh, ini harus kita desain lagi kawasan industri yang khusus membutuhkan gas didekatkan dengan sumur-sumur yang ada," tambah Presiden.
Peninjauan ulang komponen harga gas itu dilakukan demi membuat industri Indonesia kompetitif di pasar global.
"Angka (harga gas Indonesia) kalau dilihat oleh industri di negara-negara lain terlalu mahal. Bisa saja harga sewa pipa dari misalnya Dumai menuju ke Jawa apakah harga sewa sambungan-sambungan pipa itu terlalu mahal biayanya, bisa saja dari situ. Karena data yang saya miliki, harga gas di 'onshore' ini masih berada di posisi normal, tapi begitu ditarik di industri, ditarik ke sebuah area-area ekonomi kok jadi mahal ada di mana. Jadi saya suruh cek," ungkap Presiden.
Namun untuk selanjutnya, Presiden mengaku akan meninjau ladang-ladang gas di berbagai daerah di Indonesia.
"Ke depan kita melihat banyak sekali, nanti misalnya ladang gas di Dumai tahun 2023 akan habis. Ini juga bisa mensuplai gede sekali kalau ditarik ke domestik. Sementara ini, dia masuk ke Singapur, kemudian di Sumatera Selatan juga ada Sakakemang nanti juga bisa mensuplai, kita juga punya yang namanya Bojonegoro, bisa memproduksi 190 mms (juta kaki kubik per hari) nanti juga bisa digunakan dalam negeri," tambah Presiden.
Selanjutnya sumur gas di Natuna yang sementara masih disuplai ke Singapura juga akan dinegosiasikan untuk masuk ke dalam negeri.
"Saya kira kita memiliki produksi yang banyak namun sementara ini dibawa ke luar. Saya sudah perintahkan kepada menteri ESDM yang baru agar ini mulai dilihat agar bisa digunakan untuk kepentingan industri-industri dalam negeri agar lebih efisien, jangan sampai itu dibawa ke luar sehingga harga di dalam malah lebih mahal dari yang di luar. Sudah saya pesan kemarin, kemarin pagi," tegas Presiden.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Sementara ini saya sampaikan tidak naik," kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
Sebelumnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sudah berencana menaikkan harga gas per 1 November 2019.
Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrief untuk mengecek komponen harga gas sehingga memungkinkan kenaikan harga gas.
"Betul-betul dilihat secara detil yang menyebabkan harganya dari mana. Hitung-hitungannya dari mana? Sumurnya harga sekian kok setelah ke pengguna, ke 'user' kok bisa jadi angkanya setinggi itu?" tambah Presiden.
Berdasarkan Permen ESDM 58/2017, formula penetapan harga gas bumi adalah Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi + Biaya Pengelolaan Infrastruktur + Biaya Niaga.
"Oleh sebab itu penting menurut saya industri-industri yang berhubungan dengan gas itu mendekati sumur-sumur gas yang ada, biar tidak terlalu jauh, ini harus kita desain lagi kawasan industri yang khusus membutuhkan gas didekatkan dengan sumur-sumur yang ada," tambah Presiden.
Peninjauan ulang komponen harga gas itu dilakukan demi membuat industri Indonesia kompetitif di pasar global.
"Angka (harga gas Indonesia) kalau dilihat oleh industri di negara-negara lain terlalu mahal. Bisa saja harga sewa pipa dari misalnya Dumai menuju ke Jawa apakah harga sewa sambungan-sambungan pipa itu terlalu mahal biayanya, bisa saja dari situ. Karena data yang saya miliki, harga gas di 'onshore' ini masih berada di posisi normal, tapi begitu ditarik di industri, ditarik ke sebuah area-area ekonomi kok jadi mahal ada di mana. Jadi saya suruh cek," ungkap Presiden.
Namun untuk selanjutnya, Presiden mengaku akan meninjau ladang-ladang gas di berbagai daerah di Indonesia.
"Ke depan kita melihat banyak sekali, nanti misalnya ladang gas di Dumai tahun 2023 akan habis. Ini juga bisa mensuplai gede sekali kalau ditarik ke domestik. Sementara ini, dia masuk ke Singapur, kemudian di Sumatera Selatan juga ada Sakakemang nanti juga bisa mensuplai, kita juga punya yang namanya Bojonegoro, bisa memproduksi 190 mms (juta kaki kubik per hari) nanti juga bisa digunakan dalam negeri," tambah Presiden.
Selanjutnya sumur gas di Natuna yang sementara masih disuplai ke Singapura juga akan dinegosiasikan untuk masuk ke dalam negeri.
"Saya kira kita memiliki produksi yang banyak namun sementara ini dibawa ke luar. Saya sudah perintahkan kepada menteri ESDM yang baru agar ini mulai dilihat agar bisa digunakan untuk kepentingan industri-industri dalam negeri agar lebih efisien, jangan sampai itu dibawa ke luar sehingga harga di dalam malah lebih mahal dari yang di luar. Sudah saya pesan kemarin, kemarin pagi," tegas Presiden.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019