Sejumlah tokoh agama setelah bertemu Presiden Joko Widodo mengapresiasi gerakan unjuk rasa mahasiswa yang bertujuan secara murni menolak RUU KUHP dan UU KPK.
"Kita mengapresiasi betul gerakan mahasiswa yang murni karena sudah disampaikan bahwa mereka adalah agent of change dan semuanya tentu dengan koridor etika berbangsa yang selama ini kita junjung tinggi," kata Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman di halaman Istana Negara Jakarta pada Kamis.
Sejumlah tokoh pimpinan ormas agama telah menemui Presiden Joko Widodo, yakni Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Sekjen PBNU Helmy Faisal, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette Tabita Lebang, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi Santoso, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono.
Menurut Agus, gerakan mahasiswa dengan tujuan murni untuk membangun hukum dan peraturan yang lebih baik perlu dijaga. Dia berharap oknum provokator tidak merusak pergerakan mahasiswa tersebut.
Sementara itu Sekjen PBNU, Helmy, mengatakan gerakan mahasiswa juga harus menghindari adanya kepentingan kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa.
"Tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis. Ketika orang menyampaikan kebebasan, hendaklah kebebasan yang tentu memiliki etika, bukan kebebasan yang tanpa batas sehingga ini merupakan kebebasan yang menurut kami anarkis kepada kebebasan itu sendiri," ujar Helmy.
Suasana pertemuan tokoh ormas agama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (26/9/2019). (Bayu Prasetyo)
Sementara itu, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo menjelaskan dalam diskusi dengan Presiden juga dibahas mengenai RUU KUHP.
Presiden Joko Widodo menjelaskan tokoh-tokoh yang merancang KUHP adalah sejumlah profesor dari perguruan tinggi di Indonesia.
"Presiden berprinsip masukan dari masyarakat, dari lembaga mana pun akan didengarkan dan akan didiskusikan sampai pada waktunya nanti akan disahkan entah kapan," ujar Suharyo.
Selain membahas tentang pergerakan mahasiswa dan RUU KUHP, para tokoh agama bersama Presiden juga membahas kondisi Papua dan Papua Barat serta kebakaran hutan dan lahan.
