Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyelenggarakan kegiatan bertajuk "Digital Banking and Fintech Ecosystem Gathering" untuk
mengakomodasi penandatanganan kerja sama antara Financial Technology (fintech) peer-to-peer lending (P2P lending) yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Kegiatan ini digelar juga untuk mendukung program pemerintah terkait kerjasama antar industri memperkuat ekosistem ekonomi digital," ujar Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko, di Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya sadar bahwa untuk mendukung semangat pemerintah dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi digital pihaknya tidak dapat bergerak sendirian.

"Kami siap bergandengan tangan dengan rekan-rekan industri keuangan lainnya dalam hal ini BPR dan BPD untuk dapat menyediakan akses layanan finansial yang lebih mudah dan luas untuk seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Dalam penandatanganan kerjasama tersebut, sejumlah fintech P2P lending yang hadir untuk mengukuhkan kerjasamanya antara lain, Maucash, Kredit Pintar, KTA Kilat, Crowde, Aktivaku, Do-it, dan UangTeman. Kerjasama juga dilakukan antara KreditPro dan BPD Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: SWI: hati-hati tawaran fintech ilegal

Ketua Bidang Pembiayaan Multiguna AFPI Dino Martin mengatakan, dengan jalinan kerjasama fintech lending dengan BPD tersebut diharapkan BPD dapat mengajarkan pihaknya pengalaman dan kearifan lokal di Bali.

"Bagaimana kami melakukan pengolahan data dari sisi teknologi yang dipadukan dengan kearifan lokal dengan BPD bali. Kedepannya kami akan terus menjalin kerjasama dengan perbankan khususnya dengan bank-bank daerah," katanya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga sesuai dengan tujuan AFPI dalam mengakselerasi tingkat pertumbuhan penyaluran pinjaman.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pinjaman fintech lending per Juni 2019 mencapai Rp44,80 triliun.

"Dengan demikian kami menargetkan penyaluran pinjaman akhir tahun sekitar Rp60 triliun, atau lebih tinggi dari target semula yaitu Rp45 triliun atau dua kali lipat dari capaian 2018," kata Dino Martin.

Baca juga: DPR: dunia persiapkan pajak ekonomi digital

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019