Partai Gerindra yang merupakan partai pemenang kedua Pemilu 2019 berkeinginan untuk merebut jabatan ketua MPR.
"Kami tidak mau munafik. Sebagai pemenang pemilu kedua, kami juga punya harapan mendapatkan jabatan itu. Kader kami siap menduduki jabatan tersebut," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi bertema "Rekonsiliasi Bagi-Bagi Jatah" yang digelar lembaga Vox Point Indonesia, di Jakarta, Jumat.
Andre menjelaskan keinginan Gerindra merebut ketua MPR bukan karena adanya pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.
"Niat Gerindra meraih jabatan itu karena Gerindra merupakan salah satu partai politik yang lolos masuk parlemen. Sebagai pemenang kedua pemilu, sangat wajar Gerindra menginginkan jabatan tersebut. Apalagi pemilihan pimpinan MPR bukan seperti pemilihan pimpinan DPR yang ditetapkan UU MD3, tetapi memakai sistem paket," kata Andre.
Mantan juru bicara BPN Prabowo-Sandi ini menyebutkan, Gerindra sama sekali tidak memberikan syarat-syarat tertentu dalam upaya rekonsiliasi. Termasuk meminta jatah ketua MPR atau jatah menteri kepada Jokowi atau Megawati.
Berbagai rangkaian pertemuan yang dilakukan semata-mata untuk menurunkan tensi politik pasca-pemilu.
Pertemuan juga dilakukan sebagai bagian dari proses demokrasi. Bahwa persaingan selama pemilu ada, tetapi setelah itu, bersatu kembali untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan.
"Kita berkewajiban setelah kompetisi keras pada pemilu, saatnya bersama bangun bangsa. Sebagai pemenang pemilu kedua, kami tidak munafik, kalau diberikan kesempatan, tentu kami ambil. Kami siap komunikasi dengan partai mana pun," jelas Andre.
Dia menambahkan Gerindra belum pada keputusan bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. Namun, pada waktunya, Prabowo akan menyampaikan sikap politik Gerindra pasca-pemilu.
"Kerja sama dengan pemerintah Jokowi kan bisa dalam pemerintah, bisa juga di luar. Kalaupun oposisi bukan karena dasar kebencian. Kami siap bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi, baik di dalam mapun di luar. Yang kami tawarkan adalah konsep pembangunan," ujarnya.
Selain Andre, tampil pula sebagai pembicara politikus Demokrat Jansen Sitindaon, Direktur Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yudha dan Ketua Umum Vox Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati.
Ketua Umum Vox Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati mengimbau elite politik agar upaya rekonsiliasi harus dengan spirit membangun bangsa yang lebih baik ke depannya.
"Saatnya kita membangun bangsa bersama dan tidak berpikir pada kepentingan politik semata tapi untuk kepentingan rakyat," kata Handoyo.
Ia juga meminta para elite politik pasca-pilpres ini memberikan pernyataan yang menyejukkan mengingat pada pilpres lalu masyarakat Indonesia terpolarisasi yang bisa memicu perpecahan bangsa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kami tidak mau munafik. Sebagai pemenang pemilu kedua, kami juga punya harapan mendapatkan jabatan itu. Kader kami siap menduduki jabatan tersebut," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi bertema "Rekonsiliasi Bagi-Bagi Jatah" yang digelar lembaga Vox Point Indonesia, di Jakarta, Jumat.
Andre menjelaskan keinginan Gerindra merebut ketua MPR bukan karena adanya pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.
"Niat Gerindra meraih jabatan itu karena Gerindra merupakan salah satu partai politik yang lolos masuk parlemen. Sebagai pemenang kedua pemilu, sangat wajar Gerindra menginginkan jabatan tersebut. Apalagi pemilihan pimpinan MPR bukan seperti pemilihan pimpinan DPR yang ditetapkan UU MD3, tetapi memakai sistem paket," kata Andre.
Mantan juru bicara BPN Prabowo-Sandi ini menyebutkan, Gerindra sama sekali tidak memberikan syarat-syarat tertentu dalam upaya rekonsiliasi. Termasuk meminta jatah ketua MPR atau jatah menteri kepada Jokowi atau Megawati.
Berbagai rangkaian pertemuan yang dilakukan semata-mata untuk menurunkan tensi politik pasca-pemilu.
Pertemuan juga dilakukan sebagai bagian dari proses demokrasi. Bahwa persaingan selama pemilu ada, tetapi setelah itu, bersatu kembali untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan.
"Kita berkewajiban setelah kompetisi keras pada pemilu, saatnya bersama bangun bangsa. Sebagai pemenang pemilu kedua, kami tidak munafik, kalau diberikan kesempatan, tentu kami ambil. Kami siap komunikasi dengan partai mana pun," jelas Andre.
Dia menambahkan Gerindra belum pada keputusan bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. Namun, pada waktunya, Prabowo akan menyampaikan sikap politik Gerindra pasca-pemilu.
"Kerja sama dengan pemerintah Jokowi kan bisa dalam pemerintah, bisa juga di luar. Kalaupun oposisi bukan karena dasar kebencian. Kami siap bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi, baik di dalam mapun di luar. Yang kami tawarkan adalah konsep pembangunan," ujarnya.
Selain Andre, tampil pula sebagai pembicara politikus Demokrat Jansen Sitindaon, Direktur Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yudha dan Ketua Umum Vox Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati.
Ketua Umum Vox Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati mengimbau elite politik agar upaya rekonsiliasi harus dengan spirit membangun bangsa yang lebih baik ke depannya.
"Saatnya kita membangun bangsa bersama dan tidak berpikir pada kepentingan politik semata tapi untuk kepentingan rakyat," kata Handoyo.
Ia juga meminta para elite politik pasca-pilpres ini memberikan pernyataan yang menyejukkan mengingat pada pilpres lalu masyarakat Indonesia terpolarisasi yang bisa memicu perpecahan bangsa.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019