PT Telkom Indonesia melalui jaringannya dan teknologi yang dimiliki siap mengembangkan jaringan telekomunikasi di Indonesia hingga menjangkau seluruh kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).
Hal tersebut terungkap pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Telkom Indonesia dengan berbagai mitranya di Wisata Pantai Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu.
"Secara teknologi kami sanggup layani, di hutan belantara pun kami sanggup dengan menggunakan satelit, di pulau hingga kapal yang berlayar. Karena kami memang tujuannya untuk membangun Indonesia khususnya Indonesia bagian Timur," ungkap Manager Home Service Telkom Makassar, A Idham Chalid.
Hanya saja, diakui untuk biaya pembangunan wilayah baru atau daerah membutuhkan biaya besar pada tahap awal, sehingga harus ada subsidi pemerintah, mengingat penjualan memang terbilang mahal karena menggunakan teknologi super canggih .
Selain itu, meski ada permintaan dari berbagai pelanggan, investasi tetap menjadi pertimbangan besar. Harusnya, pengembalian investasi yang digelontorkan paling lambat kembali setelah tiga tahun usai pembangunan.
"Jika ini investasi kami punya tanggung jawab, karena tahun lalu saja kami membayar pajak hampir Rp12 triliun selama satu tahun, jadi tanggung jawab membangun memang besar. Kami membangun mana percepatan pengembalian investasinya," kata Idham.
Baca juga: Tahun 2020, 5.000 desa ditargetkan bakal nikmati layanan telekomunikasi
Permintaan pemerintah juga tetap harus melalui survei oleh PT Telkom terkait investasin hingga prosesnya yang disesuaikan dengan ketersediaan alat jaringan.
"Kalau ada dari pemerintah setempat, kami harus survei juga. Kami mau investasi tetapi tetap ada timingnya. Jangan sampai kami investasi sekitar ratusan juta tetapi cuma 10 pelanggan," tandasnya.
Membangun jaringan baru pada sebuah wilayah diharapkan mampu meningkatkan laju perekonomian kawasan itu, yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih di wilayah-wilayah yang sangat sulit terjangkau.
"Kami (Telkom Makassar) untuk membangun wilayah timur agar ada keuntungannya juga nanti dibangun di wilayah timur," kata Idham.
Target Telkom membentangkan jaringan telekomunikasi hingga ke kecamatan dan desa-desa terpencil, kata dia, juga sesuai mekanisme di lapangan dan tetap dikembalikan pada regulasi pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Kemenkop-Telkom kembangkan kampung UKM digital
Pembangunan wilayah baru juga harus sesuai dengan permintaan atau usulan karyawan Telkom yang terjun langsung di lapangan berdasarkan kebutuhan. Namun, hal ini pun kerap kali menemui kendala dari regulasi pemerintah.
"Kami bangun memang yang mana yang memungkinkan, jika belum diinstruksikan pemerintah karena kaitannya dengan investasi dan biaya, maka kami sesuaikan saja. Padahal sebenarnya jika terbangun maka ekonomi bisa meningkat," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Hal tersebut terungkap pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Telkom Indonesia dengan berbagai mitranya di Wisata Pantai Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu.
"Secara teknologi kami sanggup layani, di hutan belantara pun kami sanggup dengan menggunakan satelit, di pulau hingga kapal yang berlayar. Karena kami memang tujuannya untuk membangun Indonesia khususnya Indonesia bagian Timur," ungkap Manager Home Service Telkom Makassar, A Idham Chalid.
Hanya saja, diakui untuk biaya pembangunan wilayah baru atau daerah membutuhkan biaya besar pada tahap awal, sehingga harus ada subsidi pemerintah, mengingat penjualan memang terbilang mahal karena menggunakan teknologi super canggih .
Selain itu, meski ada permintaan dari berbagai pelanggan, investasi tetap menjadi pertimbangan besar. Harusnya, pengembalian investasi yang digelontorkan paling lambat kembali setelah tiga tahun usai pembangunan.
"Jika ini investasi kami punya tanggung jawab, karena tahun lalu saja kami membayar pajak hampir Rp12 triliun selama satu tahun, jadi tanggung jawab membangun memang besar. Kami membangun mana percepatan pengembalian investasinya," kata Idham.
Baca juga: Tahun 2020, 5.000 desa ditargetkan bakal nikmati layanan telekomunikasi
Permintaan pemerintah juga tetap harus melalui survei oleh PT Telkom terkait investasin hingga prosesnya yang disesuaikan dengan ketersediaan alat jaringan.
"Kalau ada dari pemerintah setempat, kami harus survei juga. Kami mau investasi tetapi tetap ada timingnya. Jangan sampai kami investasi sekitar ratusan juta tetapi cuma 10 pelanggan," tandasnya.
Membangun jaringan baru pada sebuah wilayah diharapkan mampu meningkatkan laju perekonomian kawasan itu, yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih di wilayah-wilayah yang sangat sulit terjangkau.
"Kami (Telkom Makassar) untuk membangun wilayah timur agar ada keuntungannya juga nanti dibangun di wilayah timur," kata Idham.
Target Telkom membentangkan jaringan telekomunikasi hingga ke kecamatan dan desa-desa terpencil, kata dia, juga sesuai mekanisme di lapangan dan tetap dikembalikan pada regulasi pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Kemenkop-Telkom kembangkan kampung UKM digital
Pembangunan wilayah baru juga harus sesuai dengan permintaan atau usulan karyawan Telkom yang terjun langsung di lapangan berdasarkan kebutuhan. Namun, hal ini pun kerap kali menemui kendala dari regulasi pemerintah.
"Kami bangun memang yang mana yang memungkinkan, jika belum diinstruksikan pemerintah karena kaitannya dengan investasi dan biaya, maka kami sesuaikan saja. Padahal sebenarnya jika terbangun maka ekonomi bisa meningkat," ungkapnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019