Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau masyarakat Indonesia bisa memilih informasi untuk menghindari hasutan yang mengajak kepada tindakan inkonstitusional terkait proses Pemilu 2019.
"Masyarakat sudah sangat dewasa untuk itu. Janganlah karena hasutan, karena ajakan yang tidak benar, akhirnya membawa masyarakat menjadi berbuat tidak benar," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa.
Menurut Moeldoko, pemerintah tidak mempertentangkan masyarakat karena berbeda pandangan.
Mantan Panglima TNI itu menambahkan pemerintah tidak berkehendak untuk membuat masyarakat saling curiga dan bermusuhan.
Dia juga berulang kali meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses pemilu secara tenang dan sesuai konstitusi yang berlaku.
Begitu pun jika terjadi pelanggaran dalam proses pemilu, maka seluruh pihak dapat melaporkannya kepada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kivlan Zein berencana menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan KPU pada Kamis (9/5/2019).
Tujuan demonstrasi itu menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Masyarakat sudah sangat dewasa untuk itu. Janganlah karena hasutan, karena ajakan yang tidak benar, akhirnya membawa masyarakat menjadi berbuat tidak benar," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa.
Menurut Moeldoko, pemerintah tidak mempertentangkan masyarakat karena berbeda pandangan.
Mantan Panglima TNI itu menambahkan pemerintah tidak berkehendak untuk membuat masyarakat saling curiga dan bermusuhan.
Dia juga berulang kali meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses pemilu secara tenang dan sesuai konstitusi yang berlaku.
Begitu pun jika terjadi pelanggaran dalam proses pemilu, maka seluruh pihak dapat melaporkannya kepada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kivlan Zein berencana menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan KPU pada Kamis (9/5/2019).
Tujuan demonstrasi itu menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019