Setelah delapan bulan menjabat sebagai Bupati Gianyar, Made Mahayastra melakukan perombakan jabatan atau mutasi perdana terhadap 88 ASN/pejabat eselon II, III, dan IV Kabupaten Gianyar di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis.
“Terdapat sembilan pejabat eselon II mengalami pergeseran jabatan,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Gianyar I Ketut Artawa, yang membacakan SK Bupati mengenai perombakan pejabat Pemkab Gianyar, Kamis, di Gianyar.
Perombakan jabatan itu diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata Anak Agung Ari Brahmanta kini menjadi Staff Ahli Bidang Pembangunan, Made Suradnya sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dipercaya sebagai Asisten Administasi Pemerintahan. Kadis Perhubungan Wayan Artana kembali ke Sekretaris Dewan digantikan oleh Wayan Suamba yang sebelumnya merupakah Kadisperindag. Made Watha selaku Kepala Dinas Sosial beralih ke Kasatpol PP.
Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpolinmas Dewa Alit Mudiarta kini menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kasatpol PP sebelumnya Cokorda Agusnawa digeser menjadi Kepala Arsip Perpustakaan Daerah yang sebelumnya diduduki oleh Dewa Amerta yang kini menempati posisi Kepala Kesbangpolinmas.
"Sementara, jabatan kepala dinas yang sebelumnya diisi oleh plt. kini dijabat oleh Ketut Mudana. Meski sebelumnya sempat tersandung kasus hukum, status Mudana kini sudah selesai, dan kebetulan dia sudah bergelar doktor Kebudayaan lulusan Universitas Udayana. Ketut Mudana memiliki kompetensi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan,” kata Bupati Mahayastra.
Bupati Mahayastra mengatakan mutasi perdana kali ini bukanlah mutasi besar-besaran. Namun, jumlahnya relatif banyak. Setelah ini akan ada lelang jabatan dalam pos-pos yang masih kosong, dan rencananya mutasi akbar akan digelar pada bulan Juni mendatang.
“Mutasi ini sengaja saya rancang kecil. Saya Ingin pelajari lebih dalam. Semacam ‘test case’. Sebab, saya dan Pak Wabup ingin birokrasi solid, satu komando. Tanpa kesolidan itu, apa yang kami rancang, sulit akan tercapai,” ucap pejabat asal Payangan itu.
Menurut dia, keberhasilan bupati, adalah bagaimana staf dan bawahan bisa menjabarkan programnya secara detail. “Tidak mudah mendapat orang seperti itu,” tegas dia.
Kedepan, tidak ada lagi istilah posisi ‘basah’ dan ‘kering’, Sebab, targetnya adalah seluruh pejabat eselon II tetap mendapat tunjangan yang direncanakan sebesar 35 juta.
”Jadi tidak perlu ada yang merasa terbuang. Semua bagian penting dari pemerintahan, saya harap, semua bekerja tunjukkan loyalitas, dan kerja nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Mahayastra disambut tepuk tangan para ASN.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019