Program pembangunan satu juta rumah yang merupakan salah satu program andalan pemerintah juga menyasar generasi milenial agar mereka ke depannya juga dapat memiliki tempat tinggal yang layak huni.
Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana dalam rilis, Jumat, menyatakan akan terus mendorong generasi milenial untuk dapat memiliki rumah yang berkondisi layak huni.
Dadang memaparkan bahwa ada berbagai pilihan tempat tinggal seperti rumah tapak maupun rumah susun serta bantuan KPR bersubsidi dapat membantu generasi milenial dalam menentukan rumah yang mereka inginkan.
"Kementerian PUPR memiliki berbagai program perumahan bagi para generasi milenial yang memiliki karakteristik beragam. Salah satunya adalah hunian bagi para generasi milenial," ucap Sesditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Ia juga mengemukakan, Kementerian PUPR juga harus tetap mendorong program satu juta rumah dengan menyasar generasi milenial yang jumlahnya diperkirakan mencapai angka lebih dari 81 juta jiwa di masa mendatang.
Menurut dia, adanya sinergi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian BUMN dalam mewujudkan Transit Oriented Development (TOD) membuat generasi muda memiliki pilihan tempat tinggal yang layak.
Sebagaimana diketahui, keberadaan tempat tinggal berkonsep TOD yang dekat dengan moda transportasi seperti KRL akan semakin mempermudah mobilitas para generasi milenial dalam beraktivitas.
Sebelumnya, Kementerian PUPR diwartakan bakal menggodok penyediaan hunian bagi generasi milenial atau generasi Y (yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000).
"Ini akan digodok. Tapi ASN (perumahan untuk aparatur sipil negara) dulu, baru setelah itu kami godok yang milenial," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/3).
Khalawi menyebutkan mengingat jumlah milenial yang besar yakni mencapai 80 juta orang di Indonesia, maka diakuinya kebutuhan perumahan untuk generasi tersebut sangat mendesak.
Ia mengatakan sebagai tahap awal, pemerintah akan melakukan klasterisasi terhadap generasi milenial. Menurut dia, generasi milenial terbagi menjadi beberapa kelompok mulai dari yang baru lulus atau bekerja hingga yang telah berkeluarga.
Generasi milenial yang baru bekerja atau lulus kuliah, misalnya, belum berminat untuk memiliki hunian tetap sehingga konsep rusunawa dengan fasilitas internet penuh tepat diterapkan. Konsep TOD (Transit Oriented Development) juga dinilainya cocok untuk milenial karena dekat dengan akses transportasi.
Sementara milenial yang telah berkeluarga bisa memilih hunian yang dengan masuk ke skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai kemampuan.
"Jadi yang bujangan tinggal di apartemen atau rusun, kalau sudah menikah boleh pindah ke (hunian) subsidi pemerintah. Dia bisa cari sendiri yang tapak atau lainnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana dalam rilis, Jumat, menyatakan akan terus mendorong generasi milenial untuk dapat memiliki rumah yang berkondisi layak huni.
Dadang memaparkan bahwa ada berbagai pilihan tempat tinggal seperti rumah tapak maupun rumah susun serta bantuan KPR bersubsidi dapat membantu generasi milenial dalam menentukan rumah yang mereka inginkan.
"Kementerian PUPR memiliki berbagai program perumahan bagi para generasi milenial yang memiliki karakteristik beragam. Salah satunya adalah hunian bagi para generasi milenial," ucap Sesditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Ia juga mengemukakan, Kementerian PUPR juga harus tetap mendorong program satu juta rumah dengan menyasar generasi milenial yang jumlahnya diperkirakan mencapai angka lebih dari 81 juta jiwa di masa mendatang.
Menurut dia, adanya sinergi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian BUMN dalam mewujudkan Transit Oriented Development (TOD) membuat generasi muda memiliki pilihan tempat tinggal yang layak.
Sebagaimana diketahui, keberadaan tempat tinggal berkonsep TOD yang dekat dengan moda transportasi seperti KRL akan semakin mempermudah mobilitas para generasi milenial dalam beraktivitas.
Sebelumnya, Kementerian PUPR diwartakan bakal menggodok penyediaan hunian bagi generasi milenial atau generasi Y (yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000).
"Ini akan digodok. Tapi ASN (perumahan untuk aparatur sipil negara) dulu, baru setelah itu kami godok yang milenial," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/3).
Khalawi menyebutkan mengingat jumlah milenial yang besar yakni mencapai 80 juta orang di Indonesia, maka diakuinya kebutuhan perumahan untuk generasi tersebut sangat mendesak.
Ia mengatakan sebagai tahap awal, pemerintah akan melakukan klasterisasi terhadap generasi milenial. Menurut dia, generasi milenial terbagi menjadi beberapa kelompok mulai dari yang baru lulus atau bekerja hingga yang telah berkeluarga.
Generasi milenial yang baru bekerja atau lulus kuliah, misalnya, belum berminat untuk memiliki hunian tetap sehingga konsep rusunawa dengan fasilitas internet penuh tepat diterapkan. Konsep TOD (Transit Oriented Development) juga dinilainya cocok untuk milenial karena dekat dengan akses transportasi.
Sementara milenial yang telah berkeluarga bisa memilih hunian yang dengan masuk ke skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai kemampuan.
"Jadi yang bujangan tinggal di apartemen atau rusun, kalau sudah menikah boleh pindah ke (hunian) subsidi pemerintah. Dia bisa cari sendiri yang tapak atau lainnya," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019