Peneliti lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) Ward Berenschot mengatakan fenomena politik uang secara tidak langsung dapat merusak tata kelola ekonomi daerah karena menghambat pembangunan.
"Praktik politik uang sering menjadi penyebab utama yang mendorong pejabat melakukan korupsi dan kasus korupsi di Indonesia sudah terbukti merugikan negara dan secara tidak langsung merusak tata kelola ekonomi," kata Berenschot saat ditemui usai mengisi Seminar Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan praktik politik uang seperti pembagian proyek kerap memicu ketimpangan dalam pembangunan di daerah, karena proyek tersebut tidak diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan atau yang paling bisa mendorong kegiatan ekonomi, tetapi justru kepada orang atau pihak yang mendukung pemimpin daerah.
Selain memicu pertumbuhan yang tidak merata, politik uang juga merugikan perusahaan, karena politikus yang terjebak dalam praktik itu kerap mencari ganti rugi modal yang telah dikeluarkan, dengan merongrong perusahaan itu.
Dia menambahkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, politik uang di Indonesia semakin menguat dibandingkan sebelumnya.
Praktik tersebut, kata dia, susah dihentikan karena para kandidat yang ingin mengikuti pemilihan umum secara sehat harus berhadapan dengan kandidat lain yang bersedia memberikan uang kepada masyarakat guna meraup suara sehingga mendorong persaingan yang tidak sehat.
Selain itu, Berenschot juga mengatakan masyarakat menganggap praktik politik uang, seperti serangan fajar, sebagai kesempatan untuk mendapat sedikit keuntungan, mengingat banyak politikus yang juga meraup uang negara dengan melakukan tindak korupsi.
Secara keseluruhan, ia menegaskan, berkembangnya praktik politik uang di Indonesia disebabkan oleh lemahnya partai politik, karena tidak mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, sehingga mendorong partai politik untuk membeli suara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Praktik politik uang sering menjadi penyebab utama yang mendorong pejabat melakukan korupsi dan kasus korupsi di Indonesia sudah terbukti merugikan negara dan secara tidak langsung merusak tata kelola ekonomi," kata Berenschot saat ditemui usai mengisi Seminar Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan praktik politik uang seperti pembagian proyek kerap memicu ketimpangan dalam pembangunan di daerah, karena proyek tersebut tidak diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan atau yang paling bisa mendorong kegiatan ekonomi, tetapi justru kepada orang atau pihak yang mendukung pemimpin daerah.
Selain memicu pertumbuhan yang tidak merata, politik uang juga merugikan perusahaan, karena politikus yang terjebak dalam praktik itu kerap mencari ganti rugi modal yang telah dikeluarkan, dengan merongrong perusahaan itu.
Dia menambahkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, politik uang di Indonesia semakin menguat dibandingkan sebelumnya.
Praktik tersebut, kata dia, susah dihentikan karena para kandidat yang ingin mengikuti pemilihan umum secara sehat harus berhadapan dengan kandidat lain yang bersedia memberikan uang kepada masyarakat guna meraup suara sehingga mendorong persaingan yang tidak sehat.
Selain itu, Berenschot juga mengatakan masyarakat menganggap praktik politik uang, seperti serangan fajar, sebagai kesempatan untuk mendapat sedikit keuntungan, mengingat banyak politikus yang juga meraup uang negara dengan melakukan tindak korupsi.
Secara keseluruhan, ia menegaskan, berkembangnya praktik politik uang di Indonesia disebabkan oleh lemahnya partai politik, karena tidak mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, sehingga mendorong partai politik untuk membeli suara.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019