Negara (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, menggelar pendidikan dan latihan mengenai pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh 100 pegawai di daerah itu, Rabu.
Diklat yang digelar di Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Jembrana pada 21-24 September 2011 itu merupakan hasil kerja sama dengan Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Peserta diklat merupakan pegawai yang selama ini menangani bidang penata usaha keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksana teknis kegiatan.
Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan bahwa diklat itu sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang mampu bekerja secara efisien, terbuka, dan kompetitif.
"Dengan kemampuan kerja seperti itu akan berdampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Kembang juga minta agar peserta diklat tidak menyengajakan diri tidak lulus karena takut menjadi petugas pengadaan barang dan jasa.
"Jangan sengaja biar tidak lulus karena takut saat menjadi petugas pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanannya akan berurusan dengan hukum," kata Kembang.
Menurutnya, jika tugas-tugas dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan aturan yang ada maka mereka tidak akan terjerat kasus hukum.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
Diklat yang digelar di Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Jembrana pada 21-24 September 2011 itu merupakan hasil kerja sama dengan Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Peserta diklat merupakan pegawai yang selama ini menangani bidang penata usaha keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksana teknis kegiatan.
Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan bahwa diklat itu sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang mampu bekerja secara efisien, terbuka, dan kompetitif.
"Dengan kemampuan kerja seperti itu akan berdampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Kembang juga minta agar peserta diklat tidak menyengajakan diri tidak lulus karena takut menjadi petugas pengadaan barang dan jasa.
"Jangan sengaja biar tidak lulus karena takut saat menjadi petugas pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanannya akan berurusan dengan hukum," kata Kembang.
Menurutnya, jika tugas-tugas dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan aturan yang ada maka mereka tidak akan terjerat kasus hukum.(**)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011