Kota Denpasar, Bali berkomitmen terus mendukung upaya pencegahan korupsi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwujudkan dengan transparansi anggaran di segala lini.
Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, mewakili Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra saat menghadiri acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Bali, Jumat mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan kepatuhan LHKPN.
"Kami terus bertahap melakukan penginputan terkait dengan persentase kepatuhan LHKPN, dan yang paling penting adalah terus mempertahankan integritas pegawai, itu yang utama," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Rai Iswara, bahwa Kota Denpasar juga telah menerapkan strategi nasional pencegahan korupsi, termasuk dalam perijinan, dan reformasi birokrasi.
"Di Kota Denpasar perijinan sudah berbasis online, di Mal Pelayanan Publik juga sudah melibatkan organisasi vertikal, dan tentunya sudah termonitoring dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha mengatakan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik.
"Kita telah memiliki komitmen bersama tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani seluruh kabupaten dan kota di Bali disaksikan Ketua DPRD, jadi hari ini kita kembali menyatukan persepsi bersama," ujarnya.
Rumusan KPK memiliki manfaat yang sangat baik untuk daerah. "Zona integritas ini penting, e-planing dan e-budgeting juga memiliki peran yang sangat penting, dan yang paling penting adalah penguatan SDM," katanya.
Selebihnya Rai Iswara mengatakan bahwa Pemkot Denpasar ber komitmen mewujudnya pemerintahan yg bersih dan melayani dengan meningkatkan integritas setiap ASN di Kota Denpasar.(*)_
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, mewakili Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra saat menghadiri acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Bali, Jumat mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan kepatuhan LHKPN.
"Kami terus bertahap melakukan penginputan terkait dengan persentase kepatuhan LHKPN, dan yang paling penting adalah terus mempertahankan integritas pegawai, itu yang utama," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Rai Iswara, bahwa Kota Denpasar juga telah menerapkan strategi nasional pencegahan korupsi, termasuk dalam perijinan, dan reformasi birokrasi.
"Di Kota Denpasar perijinan sudah berbasis online, di Mal Pelayanan Publik juga sudah melibatkan organisasi vertikal, dan tentunya sudah termonitoring dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha mengatakan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik.
"Kita telah memiliki komitmen bersama tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani seluruh kabupaten dan kota di Bali disaksikan Ketua DPRD, jadi hari ini kita kembali menyatukan persepsi bersama," ujarnya.
Rumusan KPK memiliki manfaat yang sangat baik untuk daerah. "Zona integritas ini penting, e-planing dan e-budgeting juga memiliki peran yang sangat penting, dan yang paling penting adalah penguatan SDM," katanya.
Selebihnya Rai Iswara mengatakan bahwa Pemkot Denpasar ber komitmen mewujudnya pemerintahan yg bersih dan melayani dengan meningkatkan integritas setiap ASN di Kota Denpasar.(*)_
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019