){kind=link}
Wakil Presiden Jusuf Kalla(JK) mengatakan Indonesia masih membutuhkan sistem birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien dengan didukung teknologi yang baik dalam menghadapi dunia persaingan dewasa ini.
"Semua membutuhkan perubahan yang mendalam dalam sistem kita," kata Wapres saat menyampaikan sambutan dalam acara "2019 International Reform Symposium and Regional Workshop" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.
Demikian juga kaitannya pada negara yang demokratis, lanjut Jusuf Kalla, maka keinginan masyarakat yang akan menentukan lebih banyak dan harus dikerjakan dengan sistem yang lebih cepat dan lebih efisien.
"Kalau zaman dahulu apa yang dikatakan pejabat adalah kebenaran, kalau sekarang kebenaran ada di tangan rakyat dan itu membutuhkan perubahan sistem," ucapnya.
Jusuf Kalla melihat sistem birokrasi di Tanah Air masih banyak mengalami kekurangan yang harus diperbaiki seperti halnya masih banyak keterlambatan, aparat yang korupsi, hingga ketidakpedulian terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan adanya simposium bertema "Reformasi Administrasi Publik dan Pembangunan Nasional di Indonesia, Korea, dan Asia Tenggara " itu, ia berharap para peserta dari berbagai negara tersebut dapat belajar satu sama lain, terutama belajar dari sistem yang terbaik, untuk menghindari terjadinya kegagalan.
"Apabila daerah masih melakukan sistem yang lambat, yang berbiaya mahal, maka bisnis pun akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara yang lamban dan korup, maka investasi akan keluar," ujar orang nomor dua di Indonesia itu.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan lewat simposium tersebut diharapkan menjadi semacam etalase dan dimensi baru dari praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik, khususnya di Asia Tenggara.
Simposium yang berlangsung selama dua hari (14-15 Maret) akan menghadirkan 65 pembicara dan narasumber dari 11 negara dengan jumlah peserta sekitar 1.000 orang yang berasal dari unsur akademisi dan praktis pemerintahan.
"Kita akan menawarkan praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik dalam simposium ini," ucapnya. Apalagi, menurut Syafruddin, ribuan inovasi di Tanah Air telah dirancang secara "bottom up" setiap tahunnya, ditambah dengan 14 mal pelayanan publik yang telah didirikan di berbagai daerah hingga penguatan sistem pengawasan terpadu dan sebagainya. (ed)
Video oleh Pande Yudha
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Semua membutuhkan perubahan yang mendalam dalam sistem kita," kata Wapres saat menyampaikan sambutan dalam acara "2019 International Reform Symposium and Regional Workshop" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.
Demikian juga kaitannya pada negara yang demokratis, lanjut Jusuf Kalla, maka keinginan masyarakat yang akan menentukan lebih banyak dan harus dikerjakan dengan sistem yang lebih cepat dan lebih efisien.
"Kalau zaman dahulu apa yang dikatakan pejabat adalah kebenaran, kalau sekarang kebenaran ada di tangan rakyat dan itu membutuhkan perubahan sistem," ucapnya.
Jusuf Kalla melihat sistem birokrasi di Tanah Air masih banyak mengalami kekurangan yang harus diperbaiki seperti halnya masih banyak keterlambatan, aparat yang korupsi, hingga ketidakpedulian terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan adanya simposium bertema "Reformasi Administrasi Publik dan Pembangunan Nasional di Indonesia, Korea, dan Asia Tenggara " itu, ia berharap para peserta dari berbagai negara tersebut dapat belajar satu sama lain, terutama belajar dari sistem yang terbaik, untuk menghindari terjadinya kegagalan.
"Apabila daerah masih melakukan sistem yang lambat, yang berbiaya mahal, maka bisnis pun akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara yang lamban dan korup, maka investasi akan keluar," ujar orang nomor dua di Indonesia itu.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan lewat simposium tersebut diharapkan menjadi semacam etalase dan dimensi baru dari praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik, khususnya di Asia Tenggara.
Simposium yang berlangsung selama dua hari (14-15 Maret) akan menghadirkan 65 pembicara dan narasumber dari 11 negara dengan jumlah peserta sekitar 1.000 orang yang berasal dari unsur akademisi dan praktis pemerintahan.
"Kita akan menawarkan praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik dalam simposium ini," ucapnya. Apalagi, menurut Syafruddin, ribuan inovasi di Tanah Air telah dirancang secara "bottom up" setiap tahunnya, ditambah dengan 14 mal pelayanan publik yang telah didirikan di berbagai daerah hingga penguatan sistem pengawasan terpadu dan sebagainya. (ed)
Video oleh Pande Yudha
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019