Denpasar (Antaranews Bali) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, mendukung pertumbuhan sektor penting ekonomi kerakyatan ditopang melalui pendanaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai institusi keuangan yang kini telah beromset mencapai Rp2,2 triliun lebih.
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara saat membuka evaluasi LPD se-Kota Denpasar Tahun 2018 di Denpasar, Selasa mengatakan keberadaan LPD sebagai roh sektor ekonomi wajib memberikan peran dan manfaat kepada masyarakat secara optimal.
Tercatat, selama tahun 2018 keseluruhan aset LPD di Kota Denpasar berjumlah Rp2,2 triliun lebih, dengan laba Rp72 miliar lebih.
Ia mengatakan hal ini juga tak terlepas dari peran Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan pembinaan, menjaga, memelihara dan meningkatkan kinerja pengelola LPD.
Rai Iswara lebih lanjut mengatakan pendirian LPD untuk memperkuat benteng-benteng otoritas otonomi desa dalam memikul kebudayaan yang berkelanjutan harus dapat dipahami bersama.
Pendekatan sistem dalam transparansi dan akuntabilitas LPD tak boleh lepas dari langkah digitalisasi yang berkembang saat ini.
Karena itu, LPD harus mampu mengembangkan inovasi dalam pengembangan digitaliasasi seiring kemajuan ilmu teknologi tersebut.
"Tidak semua modernisasi itu harus ditolak, melainkan harus mampu beradaptasi, sehingga menjadi sebuah inovasi untuk kemajuan LPD. Keberadaan LPD menjadi lembaga finasial tradisional dengan sistem pengelolaan secara digitalisasi sebagai bentuk implementasi modernisasi," ujar Rai Iswara.
Selain digitalisasi, kata dia, sumber daya manusia yang berpendidikan dan tersertifikasi mutlak harus dimiliki LPD. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme karyawan untuk mencapai tujuan LPD dalam menyejahterakan rakyat.
"LPD harus tetap berkembang mengikuti arus modernisasi, sehingga LPD menjadi kuat dalam menghadapi ketatnya persaingan ekonomi yang mampu menopang tujuh unsur kebudayaan yang hidup turun temurun dari leluhur kita," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar, I Made Saryawan mengatakan Pemkot Denpasar selama tahun 2018 telah berupaya melaksanakan program pemberdayaan dan pembinaan LPD.
Ia mengharapkan dari program tersebut adanya implementasi dan penguatan LPD yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat kapasitas LPD, dan sumber daya manusia merupakan ujung tombak majunya LPD itu sendiri.
Saryawan melaporkan secara keseluruhan LPD di Kota Denpasar yang berjumlah 35 lembaga mendapat predikat baik.
"Capaian LPD pada tahun 2018 akan tetap kami evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja LPD ke depannya," ujar Saryawan. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara saat membuka evaluasi LPD se-Kota Denpasar Tahun 2018 di Denpasar, Selasa mengatakan keberadaan LPD sebagai roh sektor ekonomi wajib memberikan peran dan manfaat kepada masyarakat secara optimal.
Tercatat, selama tahun 2018 keseluruhan aset LPD di Kota Denpasar berjumlah Rp2,2 triliun lebih, dengan laba Rp72 miliar lebih.
Ia mengatakan hal ini juga tak terlepas dari peran Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan pembinaan, menjaga, memelihara dan meningkatkan kinerja pengelola LPD.
Rai Iswara lebih lanjut mengatakan pendirian LPD untuk memperkuat benteng-benteng otoritas otonomi desa dalam memikul kebudayaan yang berkelanjutan harus dapat dipahami bersama.
Pendekatan sistem dalam transparansi dan akuntabilitas LPD tak boleh lepas dari langkah digitalisasi yang berkembang saat ini.
Karena itu, LPD harus mampu mengembangkan inovasi dalam pengembangan digitaliasasi seiring kemajuan ilmu teknologi tersebut.
"Tidak semua modernisasi itu harus ditolak, melainkan harus mampu beradaptasi, sehingga menjadi sebuah inovasi untuk kemajuan LPD. Keberadaan LPD menjadi lembaga finasial tradisional dengan sistem pengelolaan secara digitalisasi sebagai bentuk implementasi modernisasi," ujar Rai Iswara.
Selain digitalisasi, kata dia, sumber daya manusia yang berpendidikan dan tersertifikasi mutlak harus dimiliki LPD. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme karyawan untuk mencapai tujuan LPD dalam menyejahterakan rakyat.
"LPD harus tetap berkembang mengikuti arus modernisasi, sehingga LPD menjadi kuat dalam menghadapi ketatnya persaingan ekonomi yang mampu menopang tujuh unsur kebudayaan yang hidup turun temurun dari leluhur kita," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar, I Made Saryawan mengatakan Pemkot Denpasar selama tahun 2018 telah berupaya melaksanakan program pemberdayaan dan pembinaan LPD.
Ia mengharapkan dari program tersebut adanya implementasi dan penguatan LPD yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat kapasitas LPD, dan sumber daya manusia merupakan ujung tombak majunya LPD itu sendiri.
Saryawan melaporkan secara keseluruhan LPD di Kota Denpasar yang berjumlah 35 lembaga mendapat predikat baik.
"Capaian LPD pada tahun 2018 akan tetap kami evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja LPD ke depannya," ujar Saryawan. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019