Denpasar (Antaranew Bali) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Bali telah siap memberikan insentif bagi para caleg yang tidak terpilih sebagai anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dalam Pemilu 2019, dengan besaran yang bervariasi selama lima tahun ke depan.
"Ini merupakan terobosan partai agar para caleg bekerja maksimal dalam pemilu mendatang. Kami akan memberikan dana insentif kepada caleg yang tidak terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi yang besarannya disesuaikan dengan persentase perolehan suara," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta, di Denpasar, Senin.
Mudarta mengemukakan, insentif yang dinamakan dana garansi elektoral tersebut sebagai motivasi kepada semua caleg untuk bersama-sama bergerak dan bekerja keras dalam mendulang suara pada Pileg dan Pilpres 2019.
Bagi caleg yang memperoleh minimal 15 persen suara di daerah pemilihannya (Dapil) dan tidak terpilih akan diberikan insentif Rp2 juta per bulan selama lima tahun. Sedangkan caleg yang memperoleh suara 20 persen suara di dapilnya dan tidak terpilih akan diberikan dana insentif R 3 juta per bulan.
Caleg yang tidak terpilih tetapi persentase suara di dapilnya mencapai 25 persen akan diberikan dana insentif Rp4 juta per bulan dan caleg yang memperoleh suara 30 persen di dapilnya dan tidak terpilih dana insentifnya Rp5 juta per bulan. "Dana garansi elektoral tersebut akan diberikan setiap bulan oleh partai selama lima tahun. Ini merupakan salah satu keputusan strategis DPD Partai Demokrat Bali," ujarnya.
Untuk pemberian dana garansi elektoral selama lima tahun ke depan bagi caleg yang gagal terpilih tersebut tidak perlu lagi ada kesepakatan bersama (MoU).
"Ini sudah menjadi keputusan partai dan secara nasional baru Bali mengambil kebijakan ini. Kalau ditiru oleh DPP silakan, karena untuk caleg DPR RI menjadi kewenangan pusat," ujarnya.
Di sisi lain, Mudarta berharap pada masa kampanye yang cukup panjang ini dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019 agar semua caleg diminta menyiapkan "energi" yang cukup.
"Kami sampaikan pada caleg agar jangan amunisi dihabiskan di awal karena dari pemilu ke pemilu, amunisi akan lebih efektif tiga bulan menjelang pemilihan. Kami pun akan mulai tancap gas awal Februari mendatang," katanya.
Untuk meraup suara yang besar pada Pemilu 2019, pihaknya juga mewajibkan semua caleg yang bertarung di semua tingkatan untuk menandatangani pakta integritas bahwa semua caleg diwajibkan untuk tandem dengan caleg sesama Demokrat dan tidak dengan caleg parpol lain.
"Misalnya ketika pemasangan baliho, caleg kabupaten harus tandem dengan caleg provinsi atau dengan caleg yang maju ke pusat dan sesama kader Demokrat. Seperti halnya yang sudah dilakukan sejumlah caleg Demokrat di Denpasar. Ini semua untuk meraup suara maksimal bagi partai," kata Mudarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Ini merupakan terobosan partai agar para caleg bekerja maksimal dalam pemilu mendatang. Kami akan memberikan dana insentif kepada caleg yang tidak terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi yang besarannya disesuaikan dengan persentase perolehan suara," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta, di Denpasar, Senin.
Mudarta mengemukakan, insentif yang dinamakan dana garansi elektoral tersebut sebagai motivasi kepada semua caleg untuk bersama-sama bergerak dan bekerja keras dalam mendulang suara pada Pileg dan Pilpres 2019.
Bagi caleg yang memperoleh minimal 15 persen suara di daerah pemilihannya (Dapil) dan tidak terpilih akan diberikan insentif Rp2 juta per bulan selama lima tahun. Sedangkan caleg yang memperoleh suara 20 persen suara di dapilnya dan tidak terpilih akan diberikan dana insentif R 3 juta per bulan.
Caleg yang tidak terpilih tetapi persentase suara di dapilnya mencapai 25 persen akan diberikan dana insentif Rp4 juta per bulan dan caleg yang memperoleh suara 30 persen di dapilnya dan tidak terpilih dana insentifnya Rp5 juta per bulan. "Dana garansi elektoral tersebut akan diberikan setiap bulan oleh partai selama lima tahun. Ini merupakan salah satu keputusan strategis DPD Partai Demokrat Bali," ujarnya.
Untuk pemberian dana garansi elektoral selama lima tahun ke depan bagi caleg yang gagal terpilih tersebut tidak perlu lagi ada kesepakatan bersama (MoU).
"Ini sudah menjadi keputusan partai dan secara nasional baru Bali mengambil kebijakan ini. Kalau ditiru oleh DPP silakan, karena untuk caleg DPR RI menjadi kewenangan pusat," ujarnya.
Di sisi lain, Mudarta berharap pada masa kampanye yang cukup panjang ini dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019 agar semua caleg diminta menyiapkan "energi" yang cukup.
"Kami sampaikan pada caleg agar jangan amunisi dihabiskan di awal karena dari pemilu ke pemilu, amunisi akan lebih efektif tiga bulan menjelang pemilihan. Kami pun akan mulai tancap gas awal Februari mendatang," katanya.
Untuk meraup suara yang besar pada Pemilu 2019, pihaknya juga mewajibkan semua caleg yang bertarung di semua tingkatan untuk menandatangani pakta integritas bahwa semua caleg diwajibkan untuk tandem dengan caleg sesama Demokrat dan tidak dengan caleg parpol lain.
"Misalnya ketika pemasangan baliho, caleg kabupaten harus tandem dengan caleg provinsi atau dengan caleg yang maju ke pusat dan sesama kader Demokrat. Seperti halnya yang sudah dilakukan sejumlah caleg Demokrat di Denpasar. Ini semua untuk meraup suara maksimal bagi partai," kata Mudarta.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019