Badung (Antaranews Bali) - Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Kurt Kunz, yang didampingi oleh sejumlah perwakilan dari Asian Development Bank (ADB), menemui Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Rumah Jabatan Bupati di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.
"Sebelumnya kami juga telah berkunjung ke Kedubes Swiss di Jakarta. Kami berterima kasih karena ketika disana kami juga mendapatkan sambutan yang sangat baik," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan pers yang diterima Antara di Mangupura, Badung, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta didampingi Wabup Badung I Ketut Suiasa membahas rencana kerja sama antara Pemkab Badung dengan Pemerintah Swiss, serta pendampingan ADB dalam pengelolaan pajak.
"Dengan pendampingan ADB, ada penambahan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan Badung dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Kami mohon dibina melalui ADB. Karena kami yakin dengan kerja sama ini, masyarakat Badung dapat lebih sejahtera dan bahagia," ujarnya.
Bupati Giri Prasta menjelaskan, saat ini pendapatan Badung bertumpu pada PHR yang diperoleh dari sektor pariwisata. Pendapatan tersebut kemudian dikembalikan ke masyarakat melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan lima skala prioritas.
Lima skala prioritas dimaksud adalah pangan, sandang, dan papan; pendidikan dan kesehatan; jaminan sosial ketenagakerjaan; adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; serta pariwisata lengkap dengan infrastruktur.
"Untuk pangan, masyarakat Badung kami pastikan tidak ada yang kekurangan makan. Sandang dicukupi melalui ekonomi kerakyatan. Untuk papan kami berikan bedah rumah," katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) I Made Sutama itu.
Untuk bidang pendidikan sesuai kewenangan kabupaten yaitu, TK, SD, dan SMP sudah gratis. "Kami ingin Badung menjadi kabupaten `center of excellent`. Bahkan kami membuat beasiswa kuliah keluar negeri. Harapan kami kedepannya ada yang ke Swiss juga," katanya.
Dalam bidang kesehatan, Badung memiliki program yang disebut "Tri Kona", yaitu lahir, hidup, dan mati masyarakat ditanggung oleh pemerintah.
Ia mencontohkan, Badung memiliki 62 desa/kelurahan yang di setiap desa/kelurahan diberikan bantuan mobil ambulan siaga dengan perawat dan dokter.
"Kami juga akan mengembangkan e-healthy. Semua kondisi kesehatan masyarakat terekam dalam kartu itu. Masyarakat Badung yang berumur 72 tahun juga diberikan gaji. Warga berumur 60 tahun keatas yang sakit permanen juga kami bantu," kata Giri Prasta.
Mendapat penjelasan tersebut, Dubes Kurt Kunz menyatakan pihaknya berterima kasih atas sambutan Pemkab Badung. Ia menjelaskan, kedatangannya juga masih terkait dengan Pertemuan Tahunanan IMF-World Bank Group 2018.
"Kami juga tertarik dengan usulan beasiswa kuliah luar negeri yang telah diselenggarakan Pemkab Badung. Kami akan berusaha memfasilitasi usulan tersebut. Kami juga sejalan dengan program `center of excellent`. Itu bisa menjadi semacam `role model` bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Sebelumnya kami juga telah berkunjung ke Kedubes Swiss di Jakarta. Kami berterima kasih karena ketika disana kami juga mendapatkan sambutan yang sangat baik," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan pers yang diterima Antara di Mangupura, Badung, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta didampingi Wabup Badung I Ketut Suiasa membahas rencana kerja sama antara Pemkab Badung dengan Pemerintah Swiss, serta pendampingan ADB dalam pengelolaan pajak.
"Dengan pendampingan ADB, ada penambahan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan Badung dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Kami mohon dibina melalui ADB. Karena kami yakin dengan kerja sama ini, masyarakat Badung dapat lebih sejahtera dan bahagia," ujarnya.
Bupati Giri Prasta menjelaskan, saat ini pendapatan Badung bertumpu pada PHR yang diperoleh dari sektor pariwisata. Pendapatan tersebut kemudian dikembalikan ke masyarakat melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan lima skala prioritas.
Lima skala prioritas dimaksud adalah pangan, sandang, dan papan; pendidikan dan kesehatan; jaminan sosial ketenagakerjaan; adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; serta pariwisata lengkap dengan infrastruktur.
"Untuk pangan, masyarakat Badung kami pastikan tidak ada yang kekurangan makan. Sandang dicukupi melalui ekonomi kerakyatan. Untuk papan kami berikan bedah rumah," katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) I Made Sutama itu.
Untuk bidang pendidikan sesuai kewenangan kabupaten yaitu, TK, SD, dan SMP sudah gratis. "Kami ingin Badung menjadi kabupaten `center of excellent`. Bahkan kami membuat beasiswa kuliah keluar negeri. Harapan kami kedepannya ada yang ke Swiss juga," katanya.
Dalam bidang kesehatan, Badung memiliki program yang disebut "Tri Kona", yaitu lahir, hidup, dan mati masyarakat ditanggung oleh pemerintah.
Ia mencontohkan, Badung memiliki 62 desa/kelurahan yang di setiap desa/kelurahan diberikan bantuan mobil ambulan siaga dengan perawat dan dokter.
"Kami juga akan mengembangkan e-healthy. Semua kondisi kesehatan masyarakat terekam dalam kartu itu. Masyarakat Badung yang berumur 72 tahun juga diberikan gaji. Warga berumur 60 tahun keatas yang sakit permanen juga kami bantu," kata Giri Prasta.
Mendapat penjelasan tersebut, Dubes Kurt Kunz menyatakan pihaknya berterima kasih atas sambutan Pemkab Badung. Ia menjelaskan, kedatangannya juga masih terkait dengan Pertemuan Tahunanan IMF-World Bank Group 2018.
"Kami juga tertarik dengan usulan beasiswa kuliah luar negeri yang telah diselenggarakan Pemkab Badung. Kami akan berusaha memfasilitasi usulan tersebut. Kami juga sejalan dengan program `center of excellent`. Itu bisa menjadi semacam `role model` bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia," ujarnya. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018