Surabaya (Antaranews) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti kritik beberapa kalangan terkait dengan ajang pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Annual Meeting di Bali yang terlalu berlebihan.
"Kalau saya, sih, sederhana saja, boleh mengkritik asalkan proporsional. Jangan pokoknya kritik pemerintah. Lihat dahulu dengan jernih. Baca dan pahami agendanya. Apa saja yang akan dibahas? Apa advantage yang didapat bagi Indonesia? Harus dilihat secara utuh dahulu, lalu apa kurangnya? Baru beri masukan atau kritik pada proporsinya," kata La Nyalla di Surabaya, Selasa.
La Nyalla mengakui bahwa negeri ini sekarang sedang berduka karena bencana di Sulawesi Tengah sehingga perlu didorong dan awasi pemerintah untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan baik.
"Akan tetapi, di sisi lain, agenda-agenda penting terkait dengan ekonomi bangsa juga harus berjalan, termasuk agenda pertemuan IMF dan Bank Dunia itu," katanya.
Bagi Indonesia, kata dia, pertemuan di Bali bisa menjadi jembatan untuk menjalin banyak kerja sama strategis dengan berbagai negara serta lembaga kredibel di seluruh dunia.
"Salah satu contoh, pertemuan itu dimanfaatkan Bank Mandiri untuk menjaring pendanaan bagi BUMN-BUMN, khususnya di sektor infrastruktur. Total nilai investasi yang akan dijaring diperkirakan mencapai Rp200 triliun," kata La Nyalla yang juga mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur.
La Nyalla meminta semua pihak tidak berlebihan dalam mengkritik biaya penyelenggaraan acara tersebut.
"Justru yang harus diperhatikan adalah dana besar sekitar 70 juta dolar AS itu dibelanjakan semuanya di Indonesia. Mulai dari sewa hotel, transportasi, konsumsi, hiburan, pameran, sampai suvenir," katanya.
Pertemuan itu, kata dia, juga akan membuat perputaran ekonomi di Bali karena kehadiran 18.000 delegasi dari berbagai negara.
"Mereka akan belanja makanan, belanja oleh-oleh. Dari Jatim ini ada beberapa UMKM yang diberangkatkan ke Bali untuk ikut pameran sehingga produknya bisa dibeli langsung maupun kontrak jangka panjang oleh delegasi luar negeri," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak jangan membentuk opini yang menyesatkan sebab dana penyelenggaraan itu sama sekali bukan untuk uang saku delegasi IMF dan WB. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kalau saya, sih, sederhana saja, boleh mengkritik asalkan proporsional. Jangan pokoknya kritik pemerintah. Lihat dahulu dengan jernih. Baca dan pahami agendanya. Apa saja yang akan dibahas? Apa advantage yang didapat bagi Indonesia? Harus dilihat secara utuh dahulu, lalu apa kurangnya? Baru beri masukan atau kritik pada proporsinya," kata La Nyalla di Surabaya, Selasa.
La Nyalla mengakui bahwa negeri ini sekarang sedang berduka karena bencana di Sulawesi Tengah sehingga perlu didorong dan awasi pemerintah untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan baik.
"Akan tetapi, di sisi lain, agenda-agenda penting terkait dengan ekonomi bangsa juga harus berjalan, termasuk agenda pertemuan IMF dan Bank Dunia itu," katanya.
Bagi Indonesia, kata dia, pertemuan di Bali bisa menjadi jembatan untuk menjalin banyak kerja sama strategis dengan berbagai negara serta lembaga kredibel di seluruh dunia.
"Salah satu contoh, pertemuan itu dimanfaatkan Bank Mandiri untuk menjaring pendanaan bagi BUMN-BUMN, khususnya di sektor infrastruktur. Total nilai investasi yang akan dijaring diperkirakan mencapai Rp200 triliun," kata La Nyalla yang juga mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur.
La Nyalla meminta semua pihak tidak berlebihan dalam mengkritik biaya penyelenggaraan acara tersebut.
"Justru yang harus diperhatikan adalah dana besar sekitar 70 juta dolar AS itu dibelanjakan semuanya di Indonesia. Mulai dari sewa hotel, transportasi, konsumsi, hiburan, pameran, sampai suvenir," katanya.
Pertemuan itu, kata dia, juga akan membuat perputaran ekonomi di Bali karena kehadiran 18.000 delegasi dari berbagai negara.
"Mereka akan belanja makanan, belanja oleh-oleh. Dari Jatim ini ada beberapa UMKM yang diberangkatkan ke Bali untuk ikut pameran sehingga produknya bisa dibeli langsung maupun kontrak jangka panjang oleh delegasi luar negeri," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak jangan membentuk opini yang menyesatkan sebab dana penyelenggaraan itu sama sekali bukan untuk uang saku delegasi IMF dan WB. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018