Denpasar, (Antaranews Bali) - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Bali membahas pandangan fraksi-fraksi menyoroti Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 d Gedung DPRD setempat, Senin.
Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan Gede Kusuma Putra menyatakan realitasnya APBD selalu surplus karena realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan disisi lain realisasi belanja selalu di bawah target yang ditetapkan.
Ia mengatakan kondisi semacam tersebut menjadikan silpa dari tahun ke tahun terakumulasi cukup besar. "Dalam hitungan kami di periode lima tahun (2011-2015) rata-rata silpa sebanyak 24 persen dari APBD, bahkan puncaknya di tahun 2011 sebesar 27 persen. Ini berarti kurang lebih seperempat dana APBD tidak termanfaatkan dengan efektif dalam tahun tersebut. kami fraksi sering mengkritisi supaya silfa ditekan tidak melebihi 10 persen dari APBD," ujarnya.
Oleh karena itu, disepakati bahwa realisasi APBD jangan sampai menimbulkan surplus, karena kalau sudah surplus silpa akan terakumulasi. Penjabarannya lebih lanjut dalam menetapkan target pendapatan dilakukan semaksimal mungkin disatu sisi, sedangkan disisi lain belanja juga dimaksimalkan serta diharapkan semua belanja yang telah diprogramkan dapat terealisasi.
Pandangan Fraksi Golkar disampaikan Ida Bagus Gede Udiyana mengatakan pada Ranperda tahun 2018, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6,1 triliun lebih, meningkat menjadi Rp218,9 miliar lebih atau sebesar 3,66 persen. Sedangkan rancangan perubahan APBD Tahun Agggaran 2018 menjadi Rp3,5 triliun lebih.
"Walau PAD Bali mengalami peningkatan, namun sebagaimana kita ketahui bersama hanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB). Atas dasar realitas tersebut, maka kami harapkan langkah-langkah gubernur dalam menggali potensi dan sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan Bali.
Terkait dengan kebijakan gubernur tentang "one island one management and commando", pihaknya berpandangan bahwa hendaknya kebijakan tersebut diimplementasikannya tidak dimaknai sebagai kebijakan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah, lebih mengedepankan tumbuh dan berkembangnya inovasi dan kreatif daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat disampaikan Komang Nova Siwi Putra menyatakan belanja tidak terduga pada APBD Induk direncanakan sebesar Rp30 miliar lebih, sedangkan dalam rencana APBD Perubahan sebesar Rp15 miliar lebih, berarti ada pengurangan sebesar Rp15 miliar atau 49,97 persen.
"Kami mengharapkan penjelasan dari gubernur apa yang melatarbelakangi biaya tak terduga diturunkan, padahal kita tahu bersama bahwa bencana erupsi Gunung Agung tidak diprediksi kapan akan berakhir. Demikian juga dengan gempa bumi Lombok sangat berdampak pada masyarakat Bali yang mungkin memerlukan dana bantuan tersebut," ujar dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan Gede Kusuma Putra menyatakan realitasnya APBD selalu surplus karena realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan disisi lain realisasi belanja selalu di bawah target yang ditetapkan.
Ia mengatakan kondisi semacam tersebut menjadikan silpa dari tahun ke tahun terakumulasi cukup besar. "Dalam hitungan kami di periode lima tahun (2011-2015) rata-rata silpa sebanyak 24 persen dari APBD, bahkan puncaknya di tahun 2011 sebesar 27 persen. Ini berarti kurang lebih seperempat dana APBD tidak termanfaatkan dengan efektif dalam tahun tersebut. kami fraksi sering mengkritisi supaya silfa ditekan tidak melebihi 10 persen dari APBD," ujarnya.
Oleh karena itu, disepakati bahwa realisasi APBD jangan sampai menimbulkan surplus, karena kalau sudah surplus silpa akan terakumulasi. Penjabarannya lebih lanjut dalam menetapkan target pendapatan dilakukan semaksimal mungkin disatu sisi, sedangkan disisi lain belanja juga dimaksimalkan serta diharapkan semua belanja yang telah diprogramkan dapat terealisasi.
Pandangan Fraksi Golkar disampaikan Ida Bagus Gede Udiyana mengatakan pada Ranperda tahun 2018, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6,1 triliun lebih, meningkat menjadi Rp218,9 miliar lebih atau sebesar 3,66 persen. Sedangkan rancangan perubahan APBD Tahun Agggaran 2018 menjadi Rp3,5 triliun lebih.
"Walau PAD Bali mengalami peningkatan, namun sebagaimana kita ketahui bersama hanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB). Atas dasar realitas tersebut, maka kami harapkan langkah-langkah gubernur dalam menggali potensi dan sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan Bali.
Terkait dengan kebijakan gubernur tentang "one island one management and commando", pihaknya berpandangan bahwa hendaknya kebijakan tersebut diimplementasikannya tidak dimaknai sebagai kebijakan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah, lebih mengedepankan tumbuh dan berkembangnya inovasi dan kreatif daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat disampaikan Komang Nova Siwi Putra menyatakan belanja tidak terduga pada APBD Induk direncanakan sebesar Rp30 miliar lebih, sedangkan dalam rencana APBD Perubahan sebesar Rp15 miliar lebih, berarti ada pengurangan sebesar Rp15 miliar atau 49,97 persen.
"Kami mengharapkan penjelasan dari gubernur apa yang melatarbelakangi biaya tak terduga diturunkan, padahal kita tahu bersama bahwa bencana erupsi Gunung Agung tidak diprediksi kapan akan berakhir. Demikian juga dengan gempa bumi Lombok sangat berdampak pada masyarakat Bali yang mungkin memerlukan dana bantuan tersebut," ujar dia. (*)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018