Badung (AntaraNEWS bALI) - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Dr Moeldoko, mengatakan, dirinya berharap keberadaan desa adat di Bali dapat terus dijaga dan dipertahankan karena budaya-lah yang menjadikan Bali tetap menarik dikunjungi wisatawan.
"Bali menjadi menarik karena desa adat, dan terkenal karena wisatanya. Itu sebuah kekuatan yang harus dikekola, jangan dikecilkan karena itu menjadi kekuatan dan simbol bagi Bali yang tidak dimiliki daerah lain,” ujarnya saat menjadi pembicara Seminar Bakti Desa IV yang diselenggarakan Universitas Udayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Dalam seminar dengan tema “Inovasi Teknologi pada Pembangunan Desa untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0” itu, Moeldoko juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai peluang dan inovasi untuk mempercepat pembangunan desa.
“Konektivitas atau infrastruktur dan ekonomi digital menjadi peluang bagi percepatan pembangunan. Desa harus berpikir menggunakan teknologi untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan desa,” katanya.
Moeldoko mengatakan, pembangunan desa seharusnya juga dilakukan secara partisipatif dengan perencanaan pembangunan dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak. Memikirkan tantangan yang dihadapi dan pengembangan potensi desa seperti, kemiskinan, kesehatan dan masalah sanitasi.
“Dalam melakukan musyawarah desa, undang seluruh elemen masyarakat, undang dari perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku usaha, pikirkan produk unggulannya apa, agar pemanfaatan dana desa menjadi pengungkit kemajuan desa,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak difokuskan Indonesia Timur untuk mewujudkan Indonesia-sentris.
"Presiden berpikir sebagai negarawan bagaimana pembangunan merata dan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dan itu wujud sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.
Moeldoko menambahkan, hingga tahun 2018, total dana desa yang telah tersalurkan sebesar Rp128 triliun. Dan sejak tahun 2015, sepanjang 126 ribu kilometer jalan desa sudah terbangun.
"Pemerintah membangun infrastruktur untuk membuka konektivitas antar wilayah, membuka keterisolasian daerah terpencil dan perbatasan. Tidak hanya memiliki dampak fisik karena konektivitas membuka peradaban baru dimana terjadi akulturasi budaya, pendidikan dan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Seminar Bakti Desa IV itu, diikuti sekitar 900 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Bendesa Adat dari seluruh desa di Bali, tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, dosen serta senat Universitas Udayana.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, Prof Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja mengatakan, seminar Bakti Desa IV itu diselenggarakan untuk memberikan pendampingan kepada desa-desa dalam menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya menghadapi revolusi industri 4.0.
“Tahun ini kami fokus pada peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna yang menonjolkan ciri khas desa tersebut tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Bali menjadi menarik karena desa adat, dan terkenal karena wisatanya. Itu sebuah kekuatan yang harus dikekola, jangan dikecilkan karena itu menjadi kekuatan dan simbol bagi Bali yang tidak dimiliki daerah lain,” ujarnya saat menjadi pembicara Seminar Bakti Desa IV yang diselenggarakan Universitas Udayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Dalam seminar dengan tema “Inovasi Teknologi pada Pembangunan Desa untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0” itu, Moeldoko juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai peluang dan inovasi untuk mempercepat pembangunan desa.
“Konektivitas atau infrastruktur dan ekonomi digital menjadi peluang bagi percepatan pembangunan. Desa harus berpikir menggunakan teknologi untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan desa,” katanya.
Moeldoko mengatakan, pembangunan desa seharusnya juga dilakukan secara partisipatif dengan perencanaan pembangunan dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak. Memikirkan tantangan yang dihadapi dan pengembangan potensi desa seperti, kemiskinan, kesehatan dan masalah sanitasi.
“Dalam melakukan musyawarah desa, undang seluruh elemen masyarakat, undang dari perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku usaha, pikirkan produk unggulannya apa, agar pemanfaatan dana desa menjadi pengungkit kemajuan desa,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak difokuskan Indonesia Timur untuk mewujudkan Indonesia-sentris.
"Presiden berpikir sebagai negarawan bagaimana pembangunan merata dan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dan itu wujud sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.
Moeldoko menambahkan, hingga tahun 2018, total dana desa yang telah tersalurkan sebesar Rp128 triliun. Dan sejak tahun 2015, sepanjang 126 ribu kilometer jalan desa sudah terbangun.
"Pemerintah membangun infrastruktur untuk membuka konektivitas antar wilayah, membuka keterisolasian daerah terpencil dan perbatasan. Tidak hanya memiliki dampak fisik karena konektivitas membuka peradaban baru dimana terjadi akulturasi budaya, pendidikan dan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Seminar Bakti Desa IV itu, diikuti sekitar 900 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Bendesa Adat dari seluruh desa di Bali, tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, dosen serta senat Universitas Udayana.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, Prof Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja mengatakan, seminar Bakti Desa IV itu diselenggarakan untuk memberikan pendampingan kepada desa-desa dalam menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya menghadapi revolusi industri 4.0.
“Tahun ini kami fokus pada peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna yang menonjolkan ciri khas desa tersebut tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018