Negara (Antaranews Bali) - Perangkat desa di Kabupaten Jembrana, Bali dilatih terkait sistem keuangan yang baru.
"Dalam pengelolaan dana desa, kabupaten kita sempat mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo serta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Prestasi di bidang pengelolaan keuangan tersebut harus tetap dipertahankan," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, yang membuka workshop sistem keuangan desa, di Negara, Jumat.
Kepada aparat desa ia mengimbau, agar tidak apriori saat didatangi serta dibimbing oleh auditor dari Inspekstorat Jembrana maupun BPK, karena semua itu untuk mencapai pengelolaan dana desa yang baik dan benar.
Ia mengibaratkan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan desa seperti orang yang pergi ke luar negeri yang harus melewati pemeriksaan menyeluruh, namun semua itu demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Dengan undang-undang desa, ia mengatakan, saat ini desa diposisikan sebagai subyek pembangunan sehingga aparat maupun masyarakat desa memiliki peranan yang besar dalam pembangunan.
Kepada BPKP yang sudah meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa ia menyampaikan terima kasih, serta minta pembinaan terus dilakukan terhadap aparat desa di Kabupaten Jembrana.
Ia mengungkapkan, sistem pengelolaan keuangan tersebut sudah diterapkan di desa-desa Kabupaten Jembrana dan sangat membantuk dalam menyelesaikan administrasi keuangan desa.
Kepada peserta yang berasal dari kepala desa serta sekretaris desa, ia memerintahkan mereka untuk aktif bertanya selama mengikuti pelatihan, khususnya terkait kesulitan mereka dalam pengelolaan keuangan.
Untuk pelatihan ini dihadirkan narasumber dari anggota DPR RI Tutik Kusuma Wardani, Iskandar Novianto dari BPKP, Ajun Komisaris Besar Ida Putu Wedanajati dari Polda Bali dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.
Satria Perwira mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Pemkab Jembrana tidak lepas dari kemampuan perangkat desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Dalam pengelolaan dana desa, kabupaten kita sempat mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo serta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Prestasi di bidang pengelolaan keuangan tersebut harus tetap dipertahankan," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, yang membuka workshop sistem keuangan desa, di Negara, Jumat.
Kepada aparat desa ia mengimbau, agar tidak apriori saat didatangi serta dibimbing oleh auditor dari Inspekstorat Jembrana maupun BPK, karena semua itu untuk mencapai pengelolaan dana desa yang baik dan benar.
Ia mengibaratkan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan desa seperti orang yang pergi ke luar negeri yang harus melewati pemeriksaan menyeluruh, namun semua itu demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Dengan undang-undang desa, ia mengatakan, saat ini desa diposisikan sebagai subyek pembangunan sehingga aparat maupun masyarakat desa memiliki peranan yang besar dalam pembangunan.
Kepada BPKP yang sudah meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa ia menyampaikan terima kasih, serta minta pembinaan terus dilakukan terhadap aparat desa di Kabupaten Jembrana.
Ia mengungkapkan, sistem pengelolaan keuangan tersebut sudah diterapkan di desa-desa Kabupaten Jembrana dan sangat membantuk dalam menyelesaikan administrasi keuangan desa.
Kepada peserta yang berasal dari kepala desa serta sekretaris desa, ia memerintahkan mereka untuk aktif bertanya selama mengikuti pelatihan, khususnya terkait kesulitan mereka dalam pengelolaan keuangan.
Untuk pelatihan ini dihadirkan narasumber dari anggota DPR RI Tutik Kusuma Wardani, Iskandar Novianto dari BPKP, Ajun Komisaris Besar Ida Putu Wedanajati dari Polda Bali dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.
Satria Perwira mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Pemkab Jembrana tidak lepas dari kemampuan perangkat desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018