Serpong (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo menyatakan kesedihannya karena banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita, pagi pagi dapat berita," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa para bupati saat bertemu di Istana Bogor (Kamis 5/6) telah blak-blakan terkait ketakutannya ditangkap KPK karena dianggap korupsi.
"Tapi yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan Pak ketua (APKASI), Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya saya sampaikan hati hati, jangan main main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Presiden.
Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tidak bersentuhan dengan namanya korupsi, gratifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum.
"Kalau ndak bersentuhan gak perlu yang namanya takut, gak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada," kata Presiden kembali mengingatkan.
Ketua Umum APKASI Mardani H Mamingsa bangga, namun hal itu terkikis karena banyaknya berita yang menyebut kepala daerah ditangkap KPK.
"Dulu saya merasa bangga terpilih menjadi bupati termuda di Indonesia dalam Pilkada beberapa tahun lalu. namun setelah sekian lama menjadi bupati dan setelah menjabat ketua APKASI, saya mulai merasa kehilangan kebanggaan itu," katanya.
Dia menyebut hampir setiap bulan mendengar dan menyaksikan berita bahwa bupati dan kepala daerah ditangkap aparat hukum karena tersangkut permasalahan.
Mardani menyebutkan bahwa berdasarkan data, dari 416 bupati di seluruh Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah.
"Ini sebuah angka yang fantastis dan perhatian bagi saya. saya tidak mengerti, apakah bupati yang salah atau sistem hukum kita yang keliru," katanya.
Dia menegaskan bahwa ini harus menjadi interopeksi bersama, jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa yang menjadi bupati adalah para koruptor.
"Sehingga orang baik dan memiliki kemampuan memimpin tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut karena dianggap koruptor," kata Mardani. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita, pagi pagi dapat berita," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa para bupati saat bertemu di Istana Bogor (Kamis 5/6) telah blak-blakan terkait ketakutannya ditangkap KPK karena dianggap korupsi.
"Tapi yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan Pak ketua (APKASI), Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya saya sampaikan hati hati, jangan main main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Presiden.
Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tidak bersentuhan dengan namanya korupsi, gratifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum.
"Kalau ndak bersentuhan gak perlu yang namanya takut, gak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada," kata Presiden kembali mengingatkan.
Ketua Umum APKASI Mardani H Mamingsa bangga, namun hal itu terkikis karena banyaknya berita yang menyebut kepala daerah ditangkap KPK.
"Dulu saya merasa bangga terpilih menjadi bupati termuda di Indonesia dalam Pilkada beberapa tahun lalu. namun setelah sekian lama menjadi bupati dan setelah menjabat ketua APKASI, saya mulai merasa kehilangan kebanggaan itu," katanya.
Dia menyebut hampir setiap bulan mendengar dan menyaksikan berita bahwa bupati dan kepala daerah ditangkap aparat hukum karena tersangkut permasalahan.
Mardani menyebutkan bahwa berdasarkan data, dari 416 bupati di seluruh Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah.
"Ini sebuah angka yang fantastis dan perhatian bagi saya. saya tidak mengerti, apakah bupati yang salah atau sistem hukum kita yang keliru," katanya.
Dia menegaskan bahwa ini harus menjadi interopeksi bersama, jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa yang menjadi bupati adalah para koruptor.
"Sehingga orang baik dan memiliki kemampuan memimpin tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut karena dianggap koruptor," kata Mardani. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018