Denpasar (Antaranews Bali) - Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI memantau sejumlah persiapan menjelang pemungutan suara hingga proses penghitungan hasil pilkada serentak di sejumlah daerah di Pulau Dewata.
"Kami di DPD RI, serentak di seluruh Indonesia melaksanakan fungsi pengawasan, untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil demokrasi yang berkualitas," kata anggota Komite I DPD RI Gede Pasek Suardika saat melakukan pemantauan ke KPU Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Tak hanya ke KPU Bali, Pasek Suardika hari ini juga akan mengambil sampel dengan berkunjung ke salah satu panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.
"Kami akan melihat persiapan teknisnya, karena di sana juga melaksanakan pemilihan bupati, kira-kira bagaimana persiapannya dengan dua volume kegiatan (pemilihan gubernur dan pemilihan bupati) sekaligus," ucapnya.
Terkait dengan hasil pantauannya ke KPU Provinsi Bali, Pasek Suardika berpandangan kinerja KPU setempat sudah bagus, demikian juga sinergi dengan KPU kabupaten/kota. "Saya sudah tiga kali datang ke sini, dua kali secara formal, dan sekali informal," ujarnya.
Permasalahannya, lanjut senator asal Bali itu justru karena ulah beberapa anggota DPRD Bali yang karena tidak memahami pola kerja teknis pemilu dengan baik, sehingga berbuntut pada kasus anggaran pilkada sebesar Rp30 miliar yang belum cair.
Menyangkut masa tenang pilkada, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD inipun mengharapkan agar masyarakat Bali lebih waspada menghadapi kemungkinan tindakan-tindakan tidak sportif yang bisa dilakukan oleh tim sukses pasangan calon.
Apalagi pihaknya mendengar kabar bahwa di wilayah bakal caleg yang kalah, diancam nanti nomor urutnya lebih bawah atau tidak dicalonkan dalam Pemilu 2019.
"Ini `kan bisa menimbulkan penetrasi di level bawah yang bisa menghalalkan segala cara, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Apalagi sekarang musim Piala Dunia, orang-orang banyak begadang antara nunggu bola atau serangan fajar nggak jelas juga," selorohnya.
Pasek Suardika mengharapkan masyarakat Bali jangan sampai golput dalam pilkada dan menggunakan hati nuraninya untuk menentukan pilihan. Kalaupun pada akhirnya tidak sreg dengan calon yang ada, karena dinilai sama-sama baik ataupun jelek, menurutnya lebih baik surat suara dicoblos dua-duanya agar tidak dimanfaatkan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan.
"Hasil pengawasan ini, nantinya akan kami gabungkan bersama setelah pilkada. Nanti saat pilkada kami akan turun juga memantau dari TPS sampai proses perhitungan, semua itu akan kami laporkan menjadi satu kesatuan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan pilkada serentak," katanya.
Sementara itu, anggota KPU Bali Wayan Jondra mengharapkan agar tahapan pungut hitung pilkada serentak di Pulau Dewata dapat berjalan dengan lancar dan damai, serta masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab.
"Masyarakat juga harus paham, untuk memilih tidak cukup hanya membawa C6, tetapi harus bawa KTP elektronik ataupun surat keterangan perekaman, sehingga dalam proses pungut hitung bisa berjalan lancar," ujarnya didampingi anggota KPU Bali lainnya yakni Kadek Wirati dan Ni Putu Ayu Winariati.
Meskipun anggaran Pilkada Bali masih belum cair sebesar Rp30 miliar, Jondra memastikan anggaran yang tersisa masih cukup digunakan memenuhi kebutuhan hingga tahap pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pilkada. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami di DPD RI, serentak di seluruh Indonesia melaksanakan fungsi pengawasan, untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil demokrasi yang berkualitas," kata anggota Komite I DPD RI Gede Pasek Suardika saat melakukan pemantauan ke KPU Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Tak hanya ke KPU Bali, Pasek Suardika hari ini juga akan mengambil sampel dengan berkunjung ke salah satu panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.
"Kami akan melihat persiapan teknisnya, karena di sana juga melaksanakan pemilihan bupati, kira-kira bagaimana persiapannya dengan dua volume kegiatan (pemilihan gubernur dan pemilihan bupati) sekaligus," ucapnya.
Terkait dengan hasil pantauannya ke KPU Provinsi Bali, Pasek Suardika berpandangan kinerja KPU setempat sudah bagus, demikian juga sinergi dengan KPU kabupaten/kota. "Saya sudah tiga kali datang ke sini, dua kali secara formal, dan sekali informal," ujarnya.
Permasalahannya, lanjut senator asal Bali itu justru karena ulah beberapa anggota DPRD Bali yang karena tidak memahami pola kerja teknis pemilu dengan baik, sehingga berbuntut pada kasus anggaran pilkada sebesar Rp30 miliar yang belum cair.
Menyangkut masa tenang pilkada, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD inipun mengharapkan agar masyarakat Bali lebih waspada menghadapi kemungkinan tindakan-tindakan tidak sportif yang bisa dilakukan oleh tim sukses pasangan calon.
Apalagi pihaknya mendengar kabar bahwa di wilayah bakal caleg yang kalah, diancam nanti nomor urutnya lebih bawah atau tidak dicalonkan dalam Pemilu 2019.
"Ini `kan bisa menimbulkan penetrasi di level bawah yang bisa menghalalkan segala cara, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Apalagi sekarang musim Piala Dunia, orang-orang banyak begadang antara nunggu bola atau serangan fajar nggak jelas juga," selorohnya.
Pasek Suardika mengharapkan masyarakat Bali jangan sampai golput dalam pilkada dan menggunakan hati nuraninya untuk menentukan pilihan. Kalaupun pada akhirnya tidak sreg dengan calon yang ada, karena dinilai sama-sama baik ataupun jelek, menurutnya lebih baik surat suara dicoblos dua-duanya agar tidak dimanfaatkan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan.
"Hasil pengawasan ini, nantinya akan kami gabungkan bersama setelah pilkada. Nanti saat pilkada kami akan turun juga memantau dari TPS sampai proses perhitungan, semua itu akan kami laporkan menjadi satu kesatuan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan pilkada serentak," katanya.
Sementara itu, anggota KPU Bali Wayan Jondra mengharapkan agar tahapan pungut hitung pilkada serentak di Pulau Dewata dapat berjalan dengan lancar dan damai, serta masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab.
"Masyarakat juga harus paham, untuk memilih tidak cukup hanya membawa C6, tetapi harus bawa KTP elektronik ataupun surat keterangan perekaman, sehingga dalam proses pungut hitung bisa berjalan lancar," ujarnya didampingi anggota KPU Bali lainnya yakni Kadek Wirati dan Ni Putu Ayu Winariati.
Meskipun anggaran Pilkada Bali masih belum cair sebesar Rp30 miliar, Jondra memastikan anggaran yang tersisa masih cukup digunakan memenuhi kebutuhan hingga tahap pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pilkada. (WDY)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018