Singaraja (Antaranews Bali) - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di sejumlah desa di Kabupaten Buleleng, semakin berkembang sejak dibentuk tahun 2014, seperti Bundes Tajun dan Bumdes Tunjung di Kecamatan Kubutambahan yang memiliki omset terbesar di daerah pesisir utara Pulau Bali.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Gede Sandiyasa di Singaraja, Sabtu mengatakan Bumdes Tajun memiliki omset Rp12 miliar dan Bumdes Tunjung Rp6 miliar.
Ia mengatakan, pengelolaan unit usaha itu mampu menggeliatkan perekonomian sekaligus berpengaruh terhadap menurunnya kemiskinan di desa tersebut.
Di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014 sudah terbentuk 108 Bumdes dari 129 desa yang ada di daerah itu. Bumdes dibentuk untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah. Unit usaha Bumdes di desa-desa itu berbagai jenis, kebanyakan bergerak dalam usaha simpan pinjam.
"Selain itu banyak Bumdes mengembangkan usaha pertokoan, pengelolaan air bersih, pasar tradisional, hingga usaha peternakan. Hingga kini pengelolaan unit usaha itu tergolong baik dan berjalan lancar tanpa masalah," kata Sandiyasa.
Ia menambahkan, Bumdes yang sudah sukses itu dijadikan pemacu semangat bagi desa-desa lain yang belum membentuk Bumdes karena masih ada 15 desa di Buleleng yang belum membentuk Bumdes. Penyebab desa belum membentuk Bumdes umumnya karena belum bisa menyiapkan modal awal.
"Padahal membentuk Bumdes cukup mudah. Kalau modal awal jadi masalah, pihak desa bisa memprogramkan modal awal itu dari dana APB-Des," katanya.
Pihak pemerintah, lanjut Sandiyasa, kini membuat program bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengelola dan pengawas. Bimtek bagi pengawas penting untuk mencegah munculnya konflik internal atau kesalahan menejemen dalam mengelol unit usaha.
"Hingga kini belum ada Bumdes yang bermasalah, tapi kami melakukan bimtek untuk pengawas sebagai upaya mencegah sejak dini munculnya bibit-bibit konflik yang bisa menganggu kelangsungan Bumdes," ujar Gede Sandiyasa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Gede Sandiyasa di Singaraja, Sabtu mengatakan Bumdes Tajun memiliki omset Rp12 miliar dan Bumdes Tunjung Rp6 miliar.
Ia mengatakan, pengelolaan unit usaha itu mampu menggeliatkan perekonomian sekaligus berpengaruh terhadap menurunnya kemiskinan di desa tersebut.
Di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014 sudah terbentuk 108 Bumdes dari 129 desa yang ada di daerah itu. Bumdes dibentuk untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah. Unit usaha Bumdes di desa-desa itu berbagai jenis, kebanyakan bergerak dalam usaha simpan pinjam.
"Selain itu banyak Bumdes mengembangkan usaha pertokoan, pengelolaan air bersih, pasar tradisional, hingga usaha peternakan. Hingga kini pengelolaan unit usaha itu tergolong baik dan berjalan lancar tanpa masalah," kata Sandiyasa.
Ia menambahkan, Bumdes yang sudah sukses itu dijadikan pemacu semangat bagi desa-desa lain yang belum membentuk Bumdes karena masih ada 15 desa di Buleleng yang belum membentuk Bumdes. Penyebab desa belum membentuk Bumdes umumnya karena belum bisa menyiapkan modal awal.
"Padahal membentuk Bumdes cukup mudah. Kalau modal awal jadi masalah, pihak desa bisa memprogramkan modal awal itu dari dana APB-Des," katanya.
Pihak pemerintah, lanjut Sandiyasa, kini membuat program bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengelola dan pengawas. Bimtek bagi pengawas penting untuk mencegah munculnya konflik internal atau kesalahan menejemen dalam mengelol unit usaha.
"Hingga kini belum ada Bumdes yang bermasalah, tapi kami melakukan bimtek untuk pengawas sebagai upaya mencegah sejak dini munculnya bibit-bibit konflik yang bisa menganggu kelangsungan Bumdes," ujar Gede Sandiyasa. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018