Negara (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, menerapkan sistem keroyokan yang melibatkan berbagai komponen dalam memberikan bantuan bedah rumah kepada warganya, guna mempercepat program pengentasan kemiskinan,
"Untuk mempercepat warga miskin memiliki rumah yang layak huni, kami menerima dan melibatkan berbagai komponen untuk memberikan bantuan bedah rumah," kata Bupati Jembrana I Putu Artha, di Negara, Selasa.
Selain mempercepat warga miskin memiliki rumah layak huni, keterlibatan pihak lain di luar pemerintah ini juga menumbuhkan empati sosial di kalangan masyarakat maupun perusahaan.
Menurutnya, saat kesadaran dan kepedulian sosial sudah terbangun baik di kalangan individu maupun lembaga, pemerintah akan sangat terbantu karena pengentasan kemiskinan sejatinya bukan hanya tugas dari pemerintah semata.
"Kepada pihak lain yang membantu bedah rumah, kami hanya minta berkoordinasi agar tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah maupun yang lainnya, serta untuk kepentingan pendataan," katanya.
Bahkan komitmen mengentaskan kemiskinan dari program bedah rumah itu pihaknya lakukan, dengan menekankan kepada seluruh aparat pemerintahan hingga tingkat dusun untuk memantau kondisi warganya.
Menurutnya, karena memiliki aparatur hingga tingkat dusun, keberadaan warga dengan rumah tidak layak huni sudah seharusnya cepat diketahui, dilaporkan dan masuk dalam perencanaan penerima bantuan bedah rumah.
Namun ia mengakui, pemerintah sering menemui kendala di lapangan saat menemukan warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni, namun belum memiliki tanah sendiri.
"Bantuan bedah rumah dari pemerintah terikat aturan penerima harus memiliki tanah sendiri. Kalau warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak namun belum memiliki tanah sendiri, itu menjadi kendala bagi kami. Kalau rumahnya diperbaiki, kemudian tanahnya diminta oleh yang punya kan jadi percuma bantuan bedah rumah yang kami berikan," katanya.
Meskipun ada kendala seperti itu, ia mengatakan, kasus-kasus tersebut tidak banyak terjadi, sehingga lebih banyak warga miskin yang bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dengan nilai Rp25 juta dari Pemkab Jembrana.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Dan Protokol Jembrana Komang Suparta mengatakan, di luar bantuan bedah rumah dari pihak lain baik perusahaan maupun kelompok relawan, tahun 2018 ini Pemkab Jembrana mengalokasikan anggaran untuk 108 unit bedah rumah.
"Karena dilakukan terus menerus serta ditambah dengan berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya, penurunan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Jembrana cukup signifikan," katanya.
Sebelumnya saat menyerahkan bantuan bedah rumah kepada warga di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan, sejak tahun 2012 jumlah keluarga miskin di daerahnya turun dari 17.623 keluarga menjadi 10.326 keluarga.
Menurutnya, turunnya jumlah keluarga miskin itu berhubungan dengan program bantuan bedah rumah, yang sampai saat ini sudah menjangkau 7.293 keluarga.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Untuk mempercepat warga miskin memiliki rumah yang layak huni, kami menerima dan melibatkan berbagai komponen untuk memberikan bantuan bedah rumah," kata Bupati Jembrana I Putu Artha, di Negara, Selasa.
Selain mempercepat warga miskin memiliki rumah layak huni, keterlibatan pihak lain di luar pemerintah ini juga menumbuhkan empati sosial di kalangan masyarakat maupun perusahaan.
Menurutnya, saat kesadaran dan kepedulian sosial sudah terbangun baik di kalangan individu maupun lembaga, pemerintah akan sangat terbantu karena pengentasan kemiskinan sejatinya bukan hanya tugas dari pemerintah semata.
"Kepada pihak lain yang membantu bedah rumah, kami hanya minta berkoordinasi agar tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah maupun yang lainnya, serta untuk kepentingan pendataan," katanya.
Bahkan komitmen mengentaskan kemiskinan dari program bedah rumah itu pihaknya lakukan, dengan menekankan kepada seluruh aparat pemerintahan hingga tingkat dusun untuk memantau kondisi warganya.
Menurutnya, karena memiliki aparatur hingga tingkat dusun, keberadaan warga dengan rumah tidak layak huni sudah seharusnya cepat diketahui, dilaporkan dan masuk dalam perencanaan penerima bantuan bedah rumah.
Namun ia mengakui, pemerintah sering menemui kendala di lapangan saat menemukan warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni, namun belum memiliki tanah sendiri.
"Bantuan bedah rumah dari pemerintah terikat aturan penerima harus memiliki tanah sendiri. Kalau warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak namun belum memiliki tanah sendiri, itu menjadi kendala bagi kami. Kalau rumahnya diperbaiki, kemudian tanahnya diminta oleh yang punya kan jadi percuma bantuan bedah rumah yang kami berikan," katanya.
Meskipun ada kendala seperti itu, ia mengatakan, kasus-kasus tersebut tidak banyak terjadi, sehingga lebih banyak warga miskin yang bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dengan nilai Rp25 juta dari Pemkab Jembrana.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Dan Protokol Jembrana Komang Suparta mengatakan, di luar bantuan bedah rumah dari pihak lain baik perusahaan maupun kelompok relawan, tahun 2018 ini Pemkab Jembrana mengalokasikan anggaran untuk 108 unit bedah rumah.
"Karena dilakukan terus menerus serta ditambah dengan berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya, penurunan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Jembrana cukup signifikan," katanya.
Sebelumnya saat menyerahkan bantuan bedah rumah kepada warga di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan, sejak tahun 2012 jumlah keluarga miskin di daerahnya turun dari 17.623 keluarga menjadi 10.326 keluarga.
Menurutnya, turunnya jumlah keluarga miskin itu berhubungan dengan program bantuan bedah rumah, yang sampai saat ini sudah menjangkau 7.293 keluarga.(GBI)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018