){kind=link}
Tabanan (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo menyatakan perlu waktu sampai tahun 2024 untuk dapat merampungkan program sertifikat lahan untuk seluruh rakyat di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana Tabanan Bali, Jumat, menargetkan dapat merampungkan program sertifikat lahan untuk rakyat sampai 2024 dengan penerbitan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara bertahap.
"Target yang saya berikan kepada Pak Menteri (ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil) ) 2024 semuanya seluruh Indonesia harus sudah pegang sertifikat, enggak tahu caranya gimana, Sabtu Minggu kerja kantor BPN, Minggu kerja, atau siang malam, enggak mau tahu," kata Presiden yang disambut tepuk tangan ribuan masyarakat Tabanan yang hadir.
Presiden mengatakan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat lahan harus diterbitkan untuk masyarakat berlanjut pada tahun depan dapat terbit sembilan juta.
Menurut Presiden, jika tidak ditargetkan seperti itu maka masyarakat di Indonesia akan menunggu terlalu lama untuk bisa memiliki sertifikat sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah atau lahan mereka.
"Punya lahan tapi enggak punya tanda bukti hak hukum atas lahan. Inilah problem besar kita," katanya.
Ia mengaku setiap kali blusukan ke daerah selalu mendapatkan keluhan masyarakat terkait sengketa lahan.
"Dan setiap saya ke daerah, yang selalu dikeluhkan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, semua daerah, selalu sengketa lahan, selalu sengketa tanah, dimana-mana, di negara ini, karena dari 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang masyarakat, baru 51 juta yang keluar dari kantor BPN," katanya.
Dengan fakta bahwa belum mencapai separuh lahan yang disertifikasi di Indonesia, maka Presiden Jokowi dapat mengerti mengapa banyak sengketa atas lahan kemudian terjadi.
Di Bali sendiri, ia mengatakan, patut disyukuri bahwa setidaknya tahun depan seluruh lahan di Provinsi Bali telah disertifikasi.
Ia mengaku menetapkan target yang ketat kepada jajarannya termasuk Menteri ATR terkait program tersebut bahkan tak segan mengancam akan mencopot jabatan jika target tak tercapai.
"Coba satu tahun biasanyanya keluar 500.000 sertifikat, kalau masih 70 juta lebih berarti masih perlu waktu 140 tahun, yang benar saja, enggak mau saya enggak mau," katanya.
Pada kesempatan itu, penyerahan sertifikat untuk rakyat dilakukan di Taman Pujaan, Bangsa Candi Margarana, Kabupaten Tabanan.
Tercatat hadir di acara tersebut 8.916 orang dengan total sertifikat sebanyak 15.000 sertifikat dengan konfigurasi letak tanah di Kediri, Kerambitan, Marga, dan Pupuan.
Presiden menyerahkan sertifikat lahan kepada 12 perwakilan warga dan setelahnya menyempatkan untuk berdialog dan memberikan kuis sederhana kepada tiga orang yang hadir dan memberikan hadiah sepeda. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana Tabanan Bali, Jumat, menargetkan dapat merampungkan program sertifikat lahan untuk rakyat sampai 2024 dengan penerbitan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara bertahap.
"Target yang saya berikan kepada Pak Menteri (ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil) ) 2024 semuanya seluruh Indonesia harus sudah pegang sertifikat, enggak tahu caranya gimana, Sabtu Minggu kerja kantor BPN, Minggu kerja, atau siang malam, enggak mau tahu," kata Presiden yang disambut tepuk tangan ribuan masyarakat Tabanan yang hadir.
Presiden mengatakan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat lahan harus diterbitkan untuk masyarakat berlanjut pada tahun depan dapat terbit sembilan juta.
Menurut Presiden, jika tidak ditargetkan seperti itu maka masyarakat di Indonesia akan menunggu terlalu lama untuk bisa memiliki sertifikat sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah atau lahan mereka.
"Punya lahan tapi enggak punya tanda bukti hak hukum atas lahan. Inilah problem besar kita," katanya.
Ia mengaku setiap kali blusukan ke daerah selalu mendapatkan keluhan masyarakat terkait sengketa lahan.
"Dan setiap saya ke daerah, yang selalu dikeluhkan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, semua daerah, selalu sengketa lahan, selalu sengketa tanah, dimana-mana, di negara ini, karena dari 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang masyarakat, baru 51 juta yang keluar dari kantor BPN," katanya.
Dengan fakta bahwa belum mencapai separuh lahan yang disertifikasi di Indonesia, maka Presiden Jokowi dapat mengerti mengapa banyak sengketa atas lahan kemudian terjadi.
Di Bali sendiri, ia mengatakan, patut disyukuri bahwa setidaknya tahun depan seluruh lahan di Provinsi Bali telah disertifikasi.
Ia mengaku menetapkan target yang ketat kepada jajarannya termasuk Menteri ATR terkait program tersebut bahkan tak segan mengancam akan mencopot jabatan jika target tak tercapai.
"Coba satu tahun biasanyanya keluar 500.000 sertifikat, kalau masih 70 juta lebih berarti masih perlu waktu 140 tahun, yang benar saja, enggak mau saya enggak mau," katanya.
Pada kesempatan itu, penyerahan sertifikat untuk rakyat dilakukan di Taman Pujaan, Bangsa Candi Margarana, Kabupaten Tabanan.
Tercatat hadir di acara tersebut 8.916 orang dengan total sertifikat sebanyak 15.000 sertifikat dengan konfigurasi letak tanah di Kediri, Kerambitan, Marga, dan Pupuan.
Presiden menyerahkan sertifikat lahan kepada 12 perwakilan warga dan setelahnya menyempatkan untuk berdialog dan memberikan kuis sederhana kepada tiga orang yang hadir dan memberikan hadiah sepeda. (WDY)
Video oleh Pande Yudha
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018