Bangli (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan dalam perencanaan program tahun 2019 dengan menggunakan dana ABPD setempat, dukungan dana ABPD Bali, dan kucuran dana pemerintah pusat.

"Pembangunan jembatan berskala standar yang menghubungkan Desa Gunung Batu-Desa Batukaang-Desa Binyan di Kecamatan Kintamani membutuhkan dana sebesar Rp7 miliar," kata Bupati Bangli I Made Gianyar SH.Mhum dalam keterangan pers yang diterima Antara di Bangli, Kamis.

Pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kintamani, ia mengatakan prioritas pembangunan jembatan lainnya yang menghubungkan Desa Kintamani, Gunung Kunyit, dengan Desa Payangan di Kabupaten Gianyar juga dengan diperkirakan membutuhkan biaya Rp7 miliar.

Dengan demikian adanya usulan pembangunan 11 jembatan yang menjadi prioritas dalam tahun 2019 dengan sedikitnya membutuhkan dana Rp77 miliar sehingga sangat berat untuk menuntaskannya dalam tahun itu.

"Meskipun demikian kami berusaha membangun jembatan yang dibutuhkan masyarakat dalam mengatasi keterisoliran, termasuk jalan mulus berhotmix hingga habis masa jabatan 2021 atau empat tahun lagi," ujar Bupati Made Gianyar.

Selain itu juga akan melakukan pelebaran jalan yang menghubungkan antarkecamatan dengan kabupaten tetangga, sehingga dapat memperlancar sarana transportasi, terutama bus-bus pariwisata dalam menjangkau objek wisata di Kabupaten Bangli.

"Dengan adanya pelebaran dan kondisi jalan yang mulus (hotmix) antarkecamatan dan kabupaten akan mengusulkan perubahan status jalan menjadi jalan provinsi maupun jalan nasional," ujar Bupati Bangli.

Kepada para kepala desa, ia mengingatkan mereka agar dalam menggarap berbagai proyek di wilayahnya memperhatikan tepat waktu,

memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik antara lain pembangunan jalan beton maupun hotmix, sehingga mampu menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan bermutu.

Melalui musrenbang tingkat kecamatan diharapkan mampu mewujudkan pemahaman mengenai kebijakan pembangunan daerah serta terbentuknya komitmen dalam menetapkan prioritas kegiatan pembangunan hasil rumusan musrenbang desa dan terpadunya perencanaan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya, harap Bupati Made Gianyar.

Sementara itu, Camat Kintamani I Wayan Dirgayusa mengatakan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun mendatang diperlukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

Kecamatan Kintamani dalam tahun 2018 mengajukan 448 jenis usulan kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Kintamani yang akan direncanakan tahun 2019 dari 68 desa di Kecamatan Kintamani.

Usulan tersebut antara lain sarana dan prasarana jalan sepanjang 231,6 Km, yang menyangkut 92 usulan meliputi jalan hotmix sepanjang 52,8 Km, peningkatan jalan 170,4 Km, jalan beton 7,4 Km, dan pembukaan jalan baru sepanjang satu Km dari Banjar Mesahan Desa Selulung Menuju Desa Satra dan Tajun.

Selain itu usulan sebelas pembangunan jembatan di Desa Abang Songan, Desa Belandingan, Desa Dausa, Desa Langgahan, Desa mengani, Desa Pinggan dan desa Songan B.

"Melalui musrenbang Kecamatan diharapkan dapat mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif antara pemerintah dengan masyarakat serta dapat menghasilkan pembangunan yang terarah, tepat sasaran dan tepat waktu," ujar Camat I Wayan Dirgayusa.  (WDY)

Pewarta: I Ketut Sutika

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018