Denpasar (Antaranews Bali) - Pengamat pertanian Dr Gede Sedana menegaskan pemerintah harus mampu meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usaha tani padi.
"Hal itu sebagai jawaban atas kritikan terhadap rencana impor beras karena kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya petani," ujar Gede Sedana yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendera Denpasar di denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan berbagai program promosi yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain menyangkut pengembangan infrastruktur pendukung usaha tani padi dan peningkatan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.
Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju, dengan sasaran mampu meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman padi.
Gede Sedana yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Buleleng, Bali, mengharapkan pemerintah meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pascapanen dan pemasaran.
Hal itu perlu didukung dengan adanya kebijakan yang implementatif khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah melalui Bulog atau Perusahaan Umum Daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani untuk mendorong petani mengembangkan usaha secara intensif.
Dengan demikian akan mampu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan para petani. Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri.
Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan secara sinergi karena satu kebijakan dengan kebijakan lainnya sangat berkaitan. Dengan demikian akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan produksi gabah atau beras secara nasional.
"Dengan demikian Indonesia akan menjadi pengekspor beras sehingga sehingga tidak terdengar lagi impor beras," katanya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Hal itu sebagai jawaban atas kritikan terhadap rencana impor beras karena kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya petani," ujar Gede Sedana yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendera Denpasar di denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan berbagai program promosi yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain menyangkut pengembangan infrastruktur pendukung usaha tani padi dan peningkatan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.
Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju, dengan sasaran mampu meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman padi.
Gede Sedana yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Buleleng, Bali, mengharapkan pemerintah meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pascapanen dan pemasaran.
Hal itu perlu didukung dengan adanya kebijakan yang implementatif khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah melalui Bulog atau Perusahaan Umum Daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani untuk mendorong petani mengembangkan usaha secara intensif.
Dengan demikian akan mampu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan para petani. Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri.
Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan secara sinergi karena satu kebijakan dengan kebijakan lainnya sangat berkaitan. Dengan demikian akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan produksi gabah atau beras secara nasional.
"Dengan demikian Indonesia akan menjadi pengekspor beras sehingga sehingga tidak terdengar lagi impor beras," katanya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018