Semarapura (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, meneruskan inovasi bidang pendidikan melalui program "satu desa, satu taman kanak-kanak (TK) negeri" guna meningkatkan kualitas pendidikan agar karakter generasi muda di desa semakin cerdas.
"Program inovasi khususnya bidang pendidikan TK yang kami rintis berawal dari inovasi setelah mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu," kata Bupati Klungkung Nyoman Suwirta di Semarapura, Jumat.
Ketika menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK) yang ke-12 kalinya dari program "satu desa satu TK Negeri" itu, ia mengatakan penegerian TK melalui program "satu desa ada satu TK Negeri" itu merupakan pertama kali di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kemudahan terhadap kebutuhan dasar bidang pendidikan.
"Program yang dilaksanakan itu merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan kebutuhan dasar dunia pendidikan. Upaya dan terobosan itu dilakukan, karena masyarakat selama ini menilai pendidikan di Taman Kanak-Kanak mahal, sehingga masyarakat langsung menyekolahkan putra-putrinya ke Sekolah Dasar (SD)," katanya.
Dengan adanya perubahan status dari TK swasta (yayasan) menjadi TK negeri yang biaya operasional sepenuhnya ditanggung pamerintah diharapkan mampu memberikan keringanan biaya proses belajar mengajar di TK.
"Dengan menjadi TK Negeri, maka semua pendidikan di TK akan digratiskan," ujar Bupati Nyoman Suwirta.
Ia menambahkan, tahap pertama masing-masing desa telah diresmikan satu TK negeri dan ke depannya diharapkan bisa bersama-sama menjaga fasilitas pendidikan dengan baik.
Untuk itu kepada guru-guru pengajar diharapkan untuk selalu menanamkan sejak dini pendidikan karakter di sekolah. "Mari bersama-sama menjaga semua fasilitas yang ada di masing-masing TK dan selalu mengajarkan anak didik pentingnya pendidikan karakter," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, Dewa Gde Darmawan melaporkan, sebanyak 12 TK di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klungkung telah diresmikan menjadi TK Negeri.
Untuk di Kecamatan Klungkung baru tiga TK negeri yang diresmikan yakni TK 1 Atap, Selat menjadi TK Negeri 1 Selat, TK PAUD Candra Kumara menjadi TK Negeri Klungkung serta TK Darma Wanita menjadi TK Gema Santi.
Mulai tahun ajaran baru 2018 peserta didik baru bisa mengenyam pendidikan di TK negeri tersebut. Terkait tenaga pendidik yang sudah ada, pemerintah akan mengangkat sejumlah tenaga pengajar tersebut menjadi tenaga kontrak.
Menurut Dewa Darmawan, saat ini di Klungkung terdapat 114 TK yang tersebar di 59 desa dan Kelurahan. Setelah dikaji, baru 26 TK yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi negeri.
"Prosesnya bertahap, saat ini baru 12 TK di masing-masing Kecamatan yang kami proses untuk penetapan menjadi TK Negeri," ujarnya.
Dewa Darmawan menambahkan, TK lainnya sedang mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria penegerian. Harapannya, program satu desa satu TK Negeri bisa terwujud 100 persen pada tahun 2019.
Dengan demikian ke depan tidak ada lagi anak di desa yang tidak mau masuk TK. Dengan TK negeri jelas operasional akan ditanggung pemerintah. Namun untuk keperluan lainnya seperti membeli pakaian dan konsumsi sehari-hari masih menjadi tanggung jawab orang tua siswa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Program inovasi khususnya bidang pendidikan TK yang kami rintis berawal dari inovasi setelah mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu," kata Bupati Klungkung Nyoman Suwirta di Semarapura, Jumat.
Ketika menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK) yang ke-12 kalinya dari program "satu desa satu TK Negeri" itu, ia mengatakan penegerian TK melalui program "satu desa ada satu TK Negeri" itu merupakan pertama kali di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kemudahan terhadap kebutuhan dasar bidang pendidikan.
"Program yang dilaksanakan itu merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan kebutuhan dasar dunia pendidikan. Upaya dan terobosan itu dilakukan, karena masyarakat selama ini menilai pendidikan di Taman Kanak-Kanak mahal, sehingga masyarakat langsung menyekolahkan putra-putrinya ke Sekolah Dasar (SD)," katanya.
Dengan adanya perubahan status dari TK swasta (yayasan) menjadi TK negeri yang biaya operasional sepenuhnya ditanggung pamerintah diharapkan mampu memberikan keringanan biaya proses belajar mengajar di TK.
"Dengan menjadi TK Negeri, maka semua pendidikan di TK akan digratiskan," ujar Bupati Nyoman Suwirta.
Ia menambahkan, tahap pertama masing-masing desa telah diresmikan satu TK negeri dan ke depannya diharapkan bisa bersama-sama menjaga fasilitas pendidikan dengan baik.
Untuk itu kepada guru-guru pengajar diharapkan untuk selalu menanamkan sejak dini pendidikan karakter di sekolah. "Mari bersama-sama menjaga semua fasilitas yang ada di masing-masing TK dan selalu mengajarkan anak didik pentingnya pendidikan karakter," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, Dewa Gde Darmawan melaporkan, sebanyak 12 TK di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klungkung telah diresmikan menjadi TK Negeri.
Untuk di Kecamatan Klungkung baru tiga TK negeri yang diresmikan yakni TK 1 Atap, Selat menjadi TK Negeri 1 Selat, TK PAUD Candra Kumara menjadi TK Negeri Klungkung serta TK Darma Wanita menjadi TK Gema Santi.
Mulai tahun ajaran baru 2018 peserta didik baru bisa mengenyam pendidikan di TK negeri tersebut. Terkait tenaga pendidik yang sudah ada, pemerintah akan mengangkat sejumlah tenaga pengajar tersebut menjadi tenaga kontrak.
Menurut Dewa Darmawan, saat ini di Klungkung terdapat 114 TK yang tersebar di 59 desa dan Kelurahan. Setelah dikaji, baru 26 TK yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi negeri.
"Prosesnya bertahap, saat ini baru 12 TK di masing-masing Kecamatan yang kami proses untuk penetapan menjadi TK Negeri," ujarnya.
Dewa Darmawan menambahkan, TK lainnya sedang mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria penegerian. Harapannya, program satu desa satu TK Negeri bisa terwujud 100 persen pada tahun 2019.
Dengan demikian ke depan tidak ada lagi anak di desa yang tidak mau masuk TK. Dengan TK negeri jelas operasional akan ditanggung pemerintah. Namun untuk keperluan lainnya seperti membeli pakaian dan konsumsi sehari-hari masih menjadi tanggung jawab orang tua siswa. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018