Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan agar program pembangunan di desa jangan tumpang tindih, seiring tingginya alokasi dana dari pemerintah yang mengarah ke desa.
"Banyak program pembangunan yang mengarah ke desa, baik itu program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut belum terintegrasi, bahkan ada yang cenderung tumpang tindih dan mubazir," katanya, saat menyampaikan sambutan dalam Rembug Desa tingkat Provinsi Bali, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan upaya penurunan tingkat kemiskinan di desa tidak signifikan. "Untuk itu, program pembangunan desa hendaknya dapat terintegrasi, sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih. Program pembangunan desa menjadi suatu gerakan yang terpadu dan terkoordinasi," ujarnya.
Pastika menambahkan, ketersediaan anggaran yang besar bagi pembangunan desa, hendaknya dikelola dengan tepat sehingga dapat mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan di sisi lain, anggaran yang besar juga berpotensi terjadi penyimpangan apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya.
"Sudah banyak sekali aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum. Untuk itu para perbekel (kepala desa), saya minta tingkatkan kualitas diri agar layak menjadi perbekel dan bekerjalah sesuai NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria). Pahami aturan yang ada dan rajinlah berkonsultasi jika menemui permasalahan, manfaatkan Forum Perbekel yang ada untuk berdiskusi dan mencari solusi," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, secara konsisten tetap melaksanakan berbagai program kerakyatan, dengan menjadikan desa sebagai titik gravitasi dalam penanggulangan kemiskinan.
Selain melalui beberapa program unggulannya seperti Simantri, bedah rumah, Gerbangsadu , Pemprov Bali juga mengucurkan dana berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp225 juta untuk setiap desa pakraman (desa adat), sebagai wujud nyata dukungan dalam melestarikan adat dan budaya Bali.
Pastika menambahkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus melibatkan peran semua pihak, termasuk pihak swasta dan perbankan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan akan mempercepat kemandirian desa.
Terkait Rembug Desa tersebut, Pastika berharap dapat memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama semua elemen di desa. Berbagai permasalahan yang ada yang tentunya tidak sama di setiap desa agar dibahas dan dicari solusinya.
"Saya menyambut baik dan mendukung kegiatan Rembug Desa sebagai salah satu upaya menyatukan pemikiran dan langkah dalam membangun desa," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dikukuhkan sebagai Bapak Desa oleh Forum Perbekel Provinsi Bali mewakili Perbekel se- Bali. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kuat serta peran serta Gubernur Bali dalam membangun desa di Provinsi Bali menuju desa yang maju, aman, damai dan sejahtera.
Rembug desa yang dihadiri sekitar 1.046 orang diiisi dengan dialog bertajuk "Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Kawasan Pedesaan" dengan menghadirkan narasumber Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Prof Ahmad Erani Yustika serta narasumber dari Bank BNI 46 Denpasar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Banyak program pembangunan yang mengarah ke desa, baik itu program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut belum terintegrasi, bahkan ada yang cenderung tumpang tindih dan mubazir," katanya, saat menyampaikan sambutan dalam Rembug Desa tingkat Provinsi Bali, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan upaya penurunan tingkat kemiskinan di desa tidak signifikan. "Untuk itu, program pembangunan desa hendaknya dapat terintegrasi, sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih. Program pembangunan desa menjadi suatu gerakan yang terpadu dan terkoordinasi," ujarnya.
Pastika menambahkan, ketersediaan anggaran yang besar bagi pembangunan desa, hendaknya dikelola dengan tepat sehingga dapat mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan di sisi lain, anggaran yang besar juga berpotensi terjadi penyimpangan apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya.
"Sudah banyak sekali aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum. Untuk itu para perbekel (kepala desa), saya minta tingkatkan kualitas diri agar layak menjadi perbekel dan bekerjalah sesuai NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria). Pahami aturan yang ada dan rajinlah berkonsultasi jika menemui permasalahan, manfaatkan Forum Perbekel yang ada untuk berdiskusi dan mencari solusi," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, secara konsisten tetap melaksanakan berbagai program kerakyatan, dengan menjadikan desa sebagai titik gravitasi dalam penanggulangan kemiskinan.
Selain melalui beberapa program unggulannya seperti Simantri, bedah rumah, Gerbangsadu , Pemprov Bali juga mengucurkan dana berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp225 juta untuk setiap desa pakraman (desa adat), sebagai wujud nyata dukungan dalam melestarikan adat dan budaya Bali.
Pastika menambahkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus melibatkan peran semua pihak, termasuk pihak swasta dan perbankan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan akan mempercepat kemandirian desa.
Terkait Rembug Desa tersebut, Pastika berharap dapat memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama semua elemen di desa. Berbagai permasalahan yang ada yang tentunya tidak sama di setiap desa agar dibahas dan dicari solusinya.
"Saya menyambut baik dan mendukung kegiatan Rembug Desa sebagai salah satu upaya menyatukan pemikiran dan langkah dalam membangun desa," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dikukuhkan sebagai Bapak Desa oleh Forum Perbekel Provinsi Bali mewakili Perbekel se- Bali. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kuat serta peran serta Gubernur Bali dalam membangun desa di Provinsi Bali menuju desa yang maju, aman, damai dan sejahtera.
Rembug desa yang dihadiri sekitar 1.046 orang diiisi dengan dialog bertajuk "Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Kawasan Pedesaan" dengan menghadirkan narasumber Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Prof Ahmad Erani Yustika serta narasumber dari Bank BNI 46 Denpasar. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018