Denpasar (Antaranews Bali) - Anggota DPRD Provinsi Bali melakukan tatap muka dengan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik serta jajaran KPUD Kabupaten Gianyar dalam menghadapi pemilihan kepada daerah serentak tahun 2018.

Rombongan DPRD Bali dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra, yang diterima Kepala Kesbangpol Kabupaten Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta, Ketua KPUD Anak Agung Gde Putra, Majelis Madia Desa Pakraman (MMDP) Anak Agung Alit Asmara, Kepala Bagian Operasional Polres Gianyar Gusti Nyomam Sueca, dan instansi terkait di Gianyar, Kamis.

Alit Putra mengatakan kedatangan ke Kabupaten Gianyar ingin mendengar terkait persiapan Pilkada. Namun yang paling dekat adalah pendapatan pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk juga calon gubernur dan wakil gubernur pada 7 Januari mendatang.

"Kami ingin mengetahui kesiapan dari aparat penyelenggara pilkada di Kabupaten Gianyar, karena itu kami turun bersama anggota lainnya," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Wayan Tagel Arjana mengatakan tujuan kedatangan ke daerah, khususnya Kabupaten Gianyar sudah sejauh mana persiapannya, termasuk juga kesiapan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI.

"Kami ingin mengetahui perkembangan menjelang pilkada mendatang. Sebab masalah politik sangat pelik dan berpengaruh juga terhadap kegiatan sosial," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap keamanan baik dari Polri maupun TNI secara terpadu menjaga keamanan, sehingga hal yang tidak diinginkan tak terjadi dalam hajatan poltik itu.

Ketua KPUD Gianyar Anak Agung Gede Putra menyampaikan persiapan awal sebelum tahapan dimulai sudah melakukan sosialisasi yang difasilitasi Kesbangpol di kecamatan, kelurahan, peserta parpol, desa pakraman, desa dinas, dan MMDP.

Begitu juga, kata Agung Putra, anggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak ada masalah, karena pihaknya terlebih dahulu sudah melakukan komunikasi dan koordinasi terkait anggaran itu dengan DPRD maupun eksekutif.

"Saya berharap tingkat kehadiran terus meningkat. Bahkan diprediksi mencapai 80 hingga 84 persen. Selain itu diperkirakan ada sekitar 20.000 warga yang belum terekam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)," ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga pada pencoblosan mereka bisa menggunakan hak pilihnya.

"Semua itu sudah kami laporkan ke Disdukcapil untuk mendapatkan perhatian, sehingga pelaksanaan Pilkada mendatang tidak menemui hambatan dan diharapkan berjalan lancar," katanya. (WDY)

Pewarta: I Komang Suparta

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018