Jakarta (Antara Bali) - Sidang Paripurna DPR RI yang akan berlangsung
Kamis siang dalam salah satu agendanya membahas mengenai hasil uji
kelayakan dan kepatutan calon Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon
panglima baru TNI oleh Komisi I DPR. Sampai hari ini, Tjahjanto masih
berdinas sebagai kepala staf TNI AU.
Dalam agenda resmi DPR, rapat paripurna yang akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB itu, akan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I DPR mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.
Selain mengagendakan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I DPR, dalam rapat paripurna itu juga akan disampaikan laporan pimpinan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi, Arief Hidayat.
Sebelumnya, Komisi I DPR memberikan tiga pesan khusus kepada Tjahjanto usai uji kelayakan dan kepatutan, salah satunya harus menjaga netralitas TNI dalam agenda politik nasional. 2018 dan 2019 menjadi tahun-tahun politik nasional, seiring pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pemilu.
"Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum bahwa diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/7). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Dalam agenda resmi DPR, rapat paripurna yang akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB itu, akan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I DPR mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.
Selain mengagendakan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I DPR, dalam rapat paripurna itu juga akan disampaikan laporan pimpinan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi, Arief Hidayat.
Sebelumnya, Komisi I DPR memberikan tiga pesan khusus kepada Tjahjanto usai uji kelayakan dan kepatutan, salah satunya harus menjaga netralitas TNI dalam agenda politik nasional. 2018 dan 2019 menjadi tahun-tahun politik nasional, seiring pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pemilu.
"Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum bahwa diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/7). (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017