Denpasar (Antara Bali) - Sekretaris Komisi IV DPRD Bali Nyoman Budi Utama menyarankan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menunda sementara anggaran yang digelontorkan kepada cabang olahraga taekwondo setempat.
"Jika masih terjadi kisruh dan belum bisa menyelesaikan permasalahan internal cabang olahraga taekwondo, yang mana pengurus Taekwondo Bali melakukan `skorsing` atau hukuman berat terhadap atlet dan pengurus di Kota Denpasar, sebaiknya dana yang dianggarkan tersebut ditunda sementara waktu," kata Budi Utama di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan langka tersebut sebagai upaya memberi pelajaran kepada pengurus cabang olahraga taekwondo, sehingga banyak mereka harus dipertimbangkan jika menjatuhkan sanksi berat terhadap atlet maupun pengurusnya.
"Memang itu permasalahan menjatuhkan sanksi terhadap atlet dan pengurus mengacu pada aturan, tetapi dalam aturan tersebut pasti ada pertimbangan lain. Kalau memang benar keputusan itu sesuai dengan aturan tentu tidak akan ada protes dari atlet yang kena sanksi, apalagi mengadu kepada kami," ucap politikus asal Kabupaten Bangli.
Menurut Budi Utama, hal itulah yang semestinya harus dipertimbangkan kepada pengurus Taekwondo Bali, sehingga komitmen memajukan olahraga didasari dengan gembira dan semangat sportifitas.
Ia mengatakan sebagai wakil rakyat pasti mendukung kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya, asalkan itu untuk memajukan bangsa dan negara. Tidak ada maksud mengabaikan aspirasi-aspirasi rakyat, justru pihaknya berkewajiban memperjuangkan kepantingan masyarakat tersebut.
"Oleh karena itu anggota Dewan juga menyarankan kepada pengurus KONI Bali harus tegas menyikapi permasalahan yang terjadi di cabang olahraga taekwondo, sehingga sejumlah atlet menjadi korban tidak bisa berlatih dan bertanding dalam kegiatan olahraga, seperti pada Proprov Bali pada September lalu," ucapnya.
Budi Utama juga menyayangkan sikap pengurus Taekwondo Bali yang tidak memberi kesempatan kepada atlet-atlet muda untuk berkembang dan berprestasi.
"Ini jelas patut diduga para pengurus Taekwondo Bali. Ada apa dibalik menjatuhkan `skorsing` terhadap atlet dan pengurus di Kota Denpasar? Begitu ngototnya Ketua Taekwondo Bali mempertahankan surat keputusan `skorsing` yang dibuat itu. Padahal setiap keputusan yang ada kekeliruan bisa direvisi dan bahkan dicabut. Olahraga tersebut adalah kepentingan masyarakat, bukan kepengurusan hanya kepentingan golongan tertentu," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Jika masih terjadi kisruh dan belum bisa menyelesaikan permasalahan internal cabang olahraga taekwondo, yang mana pengurus Taekwondo Bali melakukan `skorsing` atau hukuman berat terhadap atlet dan pengurus di Kota Denpasar, sebaiknya dana yang dianggarkan tersebut ditunda sementara waktu," kata Budi Utama di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan langka tersebut sebagai upaya memberi pelajaran kepada pengurus cabang olahraga taekwondo, sehingga banyak mereka harus dipertimbangkan jika menjatuhkan sanksi berat terhadap atlet maupun pengurusnya.
"Memang itu permasalahan menjatuhkan sanksi terhadap atlet dan pengurus mengacu pada aturan, tetapi dalam aturan tersebut pasti ada pertimbangan lain. Kalau memang benar keputusan itu sesuai dengan aturan tentu tidak akan ada protes dari atlet yang kena sanksi, apalagi mengadu kepada kami," ucap politikus asal Kabupaten Bangli.
Menurut Budi Utama, hal itulah yang semestinya harus dipertimbangkan kepada pengurus Taekwondo Bali, sehingga komitmen memajukan olahraga didasari dengan gembira dan semangat sportifitas.
Ia mengatakan sebagai wakil rakyat pasti mendukung kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya, asalkan itu untuk memajukan bangsa dan negara. Tidak ada maksud mengabaikan aspirasi-aspirasi rakyat, justru pihaknya berkewajiban memperjuangkan kepantingan masyarakat tersebut.
"Oleh karena itu anggota Dewan juga menyarankan kepada pengurus KONI Bali harus tegas menyikapi permasalahan yang terjadi di cabang olahraga taekwondo, sehingga sejumlah atlet menjadi korban tidak bisa berlatih dan bertanding dalam kegiatan olahraga, seperti pada Proprov Bali pada September lalu," ucapnya.
Budi Utama juga menyayangkan sikap pengurus Taekwondo Bali yang tidak memberi kesempatan kepada atlet-atlet muda untuk berkembang dan berprestasi.
"Ini jelas patut diduga para pengurus Taekwondo Bali. Ada apa dibalik menjatuhkan `skorsing` terhadap atlet dan pengurus di Kota Denpasar? Begitu ngototnya Ketua Taekwondo Bali mempertahankan surat keputusan `skorsing` yang dibuat itu. Padahal setiap keputusan yang ada kekeliruan bisa direvisi dan bahkan dicabut. Olahraga tersebut adalah kepentingan masyarakat, bukan kepengurusan hanya kepentingan golongan tertentu," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017