Jakarta (Antara Bali) - Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) mendorong pemerintah daerah aktif melahirkan inovasi untuk menekan inflasi karena pencapaian yang stabil dan rendah akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan," kata Sekretaris TPIP Iskandar Simorangkir ketika menjadi pembicara dalam pelatihan wartawan daerah di Jakarta, Senin.
Iskandar mengharapkan inovasi pengendalian inflasi itu disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga berjalan efektif dalam menekan laju inflasi.
Data inflasi itu nantinya akan digunakan untuk menilai program pengendalian inflasi di masing-masing daerah berjalan efektif.
Menurut dia, secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73 persen dan apabila terjadi kenaikan misalnya untuk komoditas beras sekitar 10 persen maka orang miskin baru di Indonesia bertambah sekitar 1,2 juta orang.
Selain menyebabkan kemiskinan, inflasi yang tidak terkendali juga membuat daya beli masyarakat turun serta kesenjangan pendapatan yang semakin lebar.
Iskandar yang juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebutkan inflasi atau kenaikan harga tinggi juga menyebabkan investasi sektor produktif terhambat karena harga yang tidak pasti menyebabkan pengusaha menerapkan harga yang lebih tinggi.
Untuk jangka panjang, inflasi tinggi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional terhambat dan daya saing produk nasional juga berkurang.
Iskandar menyebutkan inflasi Oktober 2017 masih terkendali yakni sebesar 0,01 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya dan 3,58 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Hingga Oktober 2017, inflasi mencapai 2,67 persen dengan ditunjukkan inflasi pangan yang terus menurun sejak awal tahun dan dapat dikendalikan salah satunya berkat koordinasi intensif baik pemerintah pusat, daerah maupun BI dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stok.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu pembicara pada pelatihan tersebut membagikan pengalaman daerahnya dalam mengendalikan inflasi yang berujung Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan TPID Inovatif kepada Pemprov Jawa Tengah tahun 2016.
Menurut Ganjar, pihaknya membuat aplikasi pengendalian inflasi "Sihati" yang dapat memberikan indikator atau "early warning" apabila terjadi kenaikan harga komoditas.
Melalui aplikasi itu, pihaknya juga dapat melakukan "virtual meeting" atau rapat melalui aplikasi dengan jajaran perangkat daerah untuk membahas upaya mengendalikan kenaikan harga.
"Sehingga ini akan mempercepat pengambilan keputusan tanpa harus melakukan pertemuan fisik antarpemangku keputusan," ucapnya.
Kerja sama perdagangan antardaerah juga dilakukan untuk membantu daerah lain menekan kenaikan harga komoditas apabila daerah tersebut mengalami kelangkaan pasokan komoditas pangan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan," kata Sekretaris TPIP Iskandar Simorangkir ketika menjadi pembicara dalam pelatihan wartawan daerah di Jakarta, Senin.
Iskandar mengharapkan inovasi pengendalian inflasi itu disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga berjalan efektif dalam menekan laju inflasi.
Data inflasi itu nantinya akan digunakan untuk menilai program pengendalian inflasi di masing-masing daerah berjalan efektif.
Menurut dia, secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73 persen dan apabila terjadi kenaikan misalnya untuk komoditas beras sekitar 10 persen maka orang miskin baru di Indonesia bertambah sekitar 1,2 juta orang.
Selain menyebabkan kemiskinan, inflasi yang tidak terkendali juga membuat daya beli masyarakat turun serta kesenjangan pendapatan yang semakin lebar.
Iskandar yang juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebutkan inflasi atau kenaikan harga tinggi juga menyebabkan investasi sektor produktif terhambat karena harga yang tidak pasti menyebabkan pengusaha menerapkan harga yang lebih tinggi.
Untuk jangka panjang, inflasi tinggi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional terhambat dan daya saing produk nasional juga berkurang.
Iskandar menyebutkan inflasi Oktober 2017 masih terkendali yakni sebesar 0,01 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya dan 3,58 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Hingga Oktober 2017, inflasi mencapai 2,67 persen dengan ditunjukkan inflasi pangan yang terus menurun sejak awal tahun dan dapat dikendalikan salah satunya berkat koordinasi intensif baik pemerintah pusat, daerah maupun BI dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stok.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu pembicara pada pelatihan tersebut membagikan pengalaman daerahnya dalam mengendalikan inflasi yang berujung Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan TPID Inovatif kepada Pemprov Jawa Tengah tahun 2016.
Menurut Ganjar, pihaknya membuat aplikasi pengendalian inflasi "Sihati" yang dapat memberikan indikator atau "early warning" apabila terjadi kenaikan harga komoditas.
Melalui aplikasi itu, pihaknya juga dapat melakukan "virtual meeting" atau rapat melalui aplikasi dengan jajaran perangkat daerah untuk membahas upaya mengendalikan kenaikan harga.
"Sehingga ini akan mempercepat pengambilan keputusan tanpa harus melakukan pertemuan fisik antarpemangku keputusan," ucapnya.
Kerja sama perdagangan antardaerah juga dilakukan untuk membantu daerah lain menekan kenaikan harga komoditas apabila daerah tersebut mengalami kelangkaan pasokan komoditas pangan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017