Bangli (Antara Bali) - Sejumlah kelompok petani ikan di Kabupaten Bangli, Bali, mempertanyakan bantuan dari Dirjen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp800 juta yang hingga kini belum mereka terima.

"Bantuan yang diserahkan Pak Dirjen pada tahun 2006 itu, hingga kini belum kami terima. Padahal, saat penyerahan bantuan tersebut, dinyatakan untuk kelompok petani ikan," ujar Sang Nyoman Rencana, mewakili beberapa kelompok petani ikan di Bangli, Rabu.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya hingga kini belum mendapat kejelasan tentang aliran dana bantuan dirjen yang sangat dibutuhkan oleh para petani ikan di daerah tersebut.

"Tidak sedikit kelompok petani ikan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tambaknya, terutama yang ada di kawasan Danau Batur," ujar Nyoman Rencana, yang juga salah seorang ketua kelompok petani ikan.

Seorang anggota kelompok petani ikan mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, dana yang sebelumnya Rp800 juta itu kini dikabarkan tinggal Rp300 juta, tersimpan di BRI Cabang Bangli.

Petani tersebut mengaku mendapat informasi tentang itu dari Ketua Unit Pengembangan Perikanan (UPP) Kabupaten Bangli, I Wayan Widnyana.

Sehubungan masih ada sisa, anggota kelompok tani berharap bantuan tersebut dapat diserahkan kepada mereka yang berhak guna menunjang usaha tambak yang digelutinya.

"Kelompok kami sudah memiliki dua mesin pelet, kalau diberikan bantuan, rencananya bantuan itu kami gunakan untuk membeli bahan baku. Kalau kami membuat sendiri pakan ikan, harganya jauh lebih murah dari pakan yang dijual di toko-toko," ujar Nyoman Rencana.

Sementara Ketua UPP Kabupaten Bangli, Wayan Widnyana ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa bantuan dana yang diberikan dirjen, kini memang masih ada sebagian sisanya.

"Dari total bantuan senilai Rp800 juta, sebagian sudah disebar ke kelompok-kelompok petani ikan di Kabupaten Bangli," ujarnya menjelaskan.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, bantuan kredit lunak dari pemerintah pusat tahun 2006 tersebut banyak yang tidak dapat berjalan sesuai harapan, alias banyak yang macet.

Ia menyebutkan, pihaknya sudah berusaha untuk mencairkan sisa dana yang masih tersimpan di BRI, namun dari keterangan pihak bank disebutkan bahwa setengah dari dana bantuan tersebut digunakan sebagai jaminan.

"Artinya, kalau pengembalian kredit dari kelompok peminjam lancar, maka dana tersebut baru bisa dicairkan. Sementara fenomenanya, banyak kelompok pertani ikan justru masih menunggak pembayaran kredit yang pernah diterimanya," katanya.

Bahkan, lanjut mantan anggota DPRD Bangli itu, bertalian dengan sisa bantuan tersebut, pihaknya sudah sempat melakukan semacam pendekatan dengan pihak BRI, tetapi pihak bank itu menganjurkan agar UPP melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Bali.

"Kami diminta untuk berkoordinasi, yang intinya UPP bisa mendapatkan semacam surat jaminan dari dinas provinsi," ujarnya menambahkan.(*)

Pewarta:

Editor : Nyoman Budhiana


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011