Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha mengatakan perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari awal tahun hingga semester I/2017 telah melampaui dari target yang ditetapkan.
"Sebelumnya dipasang target 45 persen, tetapi perolehan PKB hingga semester I sudah lebih dari 49 persen atau sekitar Rp588 miliar lebih," kata Santha, di Denpasar, Selasa.
Pemprov Bali sebelumnya menargetkan perolehan pajak kendaraan bermotor selama 2017 sebesar Rp1,2 triliun, sedangkan perolehan dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp1,168 triliun.
"Untuk pajak reguler memang terlampaui, namun BBNKB baru tercapai sekitar 40 persen atau sekitar Rp467,2 miliar lebih. Jika dipakai `sharing` pelampauan di PKB dengan BBNKB, inilah yang mengimbangi, sehingga pembiayaan kita (Pemprov Bali-red) bisa terakomodasi," ujarnya.
Menurut dia, terlampauinya target perolehan PKB tersebut, tidak terlepas dari usaha pemetaan terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
"Khususnya untuk masyarakat yang berada di daerah pinggiran Jembrana dan Buleleng misalnya, mereka kesulitan menjangkau akses pelayanan dan masih ada yang sulit untuk membayar sekaligus, sehingga diambillah terobosan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," ucapnya.
Mekanismenya yakni Bumdes membiayai pembayaran PKB-nya terlebih dahulu, kemudian masyarakat selaku wajib pajak yang membayar kredit ke Bumdes.
"Jadi, semua pihak diuntungkan, wajib pajak yang sebelumnya merasa tidak bisa membayar, menjadi bisa membayar. Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya tidak masuk pendapatannya menjadi masuk, sementara Bumdes menjadi memiliki banyak kreditur," ujar Santha.
Sejauh ini Bumdes yang telah diajak bermitra oleh Bapenda Bali yakni 25 Bumdes di Kabupaten Jembrana, di Buleleng ada 14 Bumdes, serta sejumlah Bumdes di Kabupaten Tabanan.
"Kami juga sudah meminta Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan di kabupaten/kota lainnya untuk mengembangkan kerja sama dengan Bumdes ini," katanya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sebelumnya dipasang target 45 persen, tetapi perolehan PKB hingga semester I sudah lebih dari 49 persen atau sekitar Rp588 miliar lebih," kata Santha, di Denpasar, Selasa.
Pemprov Bali sebelumnya menargetkan perolehan pajak kendaraan bermotor selama 2017 sebesar Rp1,2 triliun, sedangkan perolehan dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp1,168 triliun.
"Untuk pajak reguler memang terlampaui, namun BBNKB baru tercapai sekitar 40 persen atau sekitar Rp467,2 miliar lebih. Jika dipakai `sharing` pelampauan di PKB dengan BBNKB, inilah yang mengimbangi, sehingga pembiayaan kita (Pemprov Bali-red) bisa terakomodasi," ujarnya.
Menurut dia, terlampauinya target perolehan PKB tersebut, tidak terlepas dari usaha pemetaan terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
"Khususnya untuk masyarakat yang berada di daerah pinggiran Jembrana dan Buleleng misalnya, mereka kesulitan menjangkau akses pelayanan dan masih ada yang sulit untuk membayar sekaligus, sehingga diambillah terobosan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," ucapnya.
Mekanismenya yakni Bumdes membiayai pembayaran PKB-nya terlebih dahulu, kemudian masyarakat selaku wajib pajak yang membayar kredit ke Bumdes.
"Jadi, semua pihak diuntungkan, wajib pajak yang sebelumnya merasa tidak bisa membayar, menjadi bisa membayar. Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya tidak masuk pendapatannya menjadi masuk, sementara Bumdes menjadi memiliki banyak kreditur," ujar Santha.
Sejauh ini Bumdes yang telah diajak bermitra oleh Bapenda Bali yakni 25 Bumdes di Kabupaten Jembrana, di Buleleng ada 14 Bumdes, serta sejumlah Bumdes di Kabupaten Tabanan.
"Kami juga sudah meminta Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan di kabupaten/kota lainnya untuk mengembangkan kerja sama dengan Bumdes ini," katanya.(WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017