Jakarta (Antara Bali) - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengusulkan
sebuah gerakan nasional untuk menyelesaikan permasalahan sampah,
terutama di lokasi dan taman nasional yang menjadi destinasi wisata
bahari di Tanah Air.
Dengan 9 juta ton sampah dibuang ke laut setiap tahunnya, Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik di laut yang terbesar kedua di dunia setelah China.
"Ini sudah kategori gawat darurat. Kami usulkan untuk diadakan gerakan nasional di bawah koordinasi Menko Maritim untuk menangani masalah ini," ujar Arief dalam peluncuran buku fotografi "The Magnificent Seven: Indonesias Marine National Parks" oleh KLHK dan UNDP di Jakarta, Jumat.
Persoalan sampah disebutnya menjadi tantangan serius dalam upaya Kementerian Pariwisata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing.
"Kami sudah menarik banyak wisatawan dari China ke Taman Nasional Bunaken tetapi ternyata di sana buruk sekali banyak sampah. Ini membuat program pengembangan dan pengelolaan wisata kita menjadi tidak berkelanjutan," tutur dia.
Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan keberagaman kekayaan laut, Indonesia sejatinya memiliki potensi wisata bahari yang lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Namun karena berbagai kendala termasuk diantaranya regulasi dan sampah, devisa yang dihasilkan Indonesia dari wisata bahari hanya 1 miliar dolar AS atau seperdelapan dibandingkan devisa yang dihasilkan Malaysia melalui wisata baharinya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki bukan hanya persoalan fisik seperti sampah tetapi juga manajemen dan sistem di taman-taman nasional. Untuk meningkatan manajemen dan sistem tersebut, KLHK telah menambah anggaran untuk pengelolaan di tujuh taman nasional laut dari Rp60 miliar menjadi sekitar Rp180 miliar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Dengan 9 juta ton sampah dibuang ke laut setiap tahunnya, Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik di laut yang terbesar kedua di dunia setelah China.
"Ini sudah kategori gawat darurat. Kami usulkan untuk diadakan gerakan nasional di bawah koordinasi Menko Maritim untuk menangani masalah ini," ujar Arief dalam peluncuran buku fotografi "The Magnificent Seven: Indonesias Marine National Parks" oleh KLHK dan UNDP di Jakarta, Jumat.
Persoalan sampah disebutnya menjadi tantangan serius dalam upaya Kementerian Pariwisata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing.
"Kami sudah menarik banyak wisatawan dari China ke Taman Nasional Bunaken tetapi ternyata di sana buruk sekali banyak sampah. Ini membuat program pengembangan dan pengelolaan wisata kita menjadi tidak berkelanjutan," tutur dia.
Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan keberagaman kekayaan laut, Indonesia sejatinya memiliki potensi wisata bahari yang lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Namun karena berbagai kendala termasuk diantaranya regulasi dan sampah, devisa yang dihasilkan Indonesia dari wisata bahari hanya 1 miliar dolar AS atau seperdelapan dibandingkan devisa yang dihasilkan Malaysia melalui wisata baharinya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki bukan hanya persoalan fisik seperti sampah tetapi juga manajemen dan sistem di taman-taman nasional. Untuk meningkatan manajemen dan sistem tersebut, KLHK telah menambah anggaran untuk pengelolaan di tujuh taman nasional laut dari Rp60 miliar menjadi sekitar Rp180 miliar. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017