Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi I DPRD Bali melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Terpadu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPT Samsat) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.
"Kami bersama anggota Komisi I DPRD Bali melakukan koordinasi dengan UPT Samsat di Kabupaten Buleleng, karena terkait capaian kinerja sejak ada kenaikan biaya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Wayan Tagel Arjana, saat dikonfirmasi, Minggu.
Ia mengatakan koordinasi dan memantau secara langsung pelayanan UPT Samsat di Kabupaten Buleleng dilakukan pada Sabtu (27/5). Rombongan anggota Dewan diterima Kepala UPT Ida Bagus Suhita, Kepala Urusan STNK Gede Ardana dan pegawainya.
"Pelayanan Samsat Buleleng mendapat prestasi cukup baik, karena inovasi yang diterapkan di Samsat se-Bali berasal dari Buleleng. Contohnya nomor antrian, absen sidik ibu jari, koorporasi BumDes bersama Samsat. Dari 91 badan usaha milik desa (BumDes) di Buleleng, sudah 40 BumDes yang melakukan kerja sama (MoU) dengan Samsat setempat," katanya.
Ia mengakui dari penjelasan petugas Samsat Buleleng, masih banyak keluhan dari warga masyarakat, karena mereka belum banyak tahu mengenai pajak progresif berlaku bagi kendaraan roda empat dan dua, bahkan belum banyak juga mau balik nama kepemilikan.
"Terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, kami sarankan akan melakukan sosialisasi lebih intensif kepada warga, sehingga tumbuh kesadarannya untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan mengenai kepemilikan kendaraan tersebut," ucapnya.
Tagel Arjana mengharapkan melalui Kantor Samsat ini akan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bali. Memang prosesnya memerlukan waktu agar capaian target terpenuhi.
"Harapan kami PAD Provinsi Bali dapat meningkat, tahap demi tahap, contohnya BumDes bersamsat, namun samsat `online` tetap harus dikembangkan," ujar Politikus Partai Gerindra itu.
Dikatakan, pada tahun 2016 PAD Bali mengalami penurunan, dibanding sebelumnya. Ini terjadi pertama kali mengalami penurunan PAD selama kurun waktu 12 tahun terakhir
"Permasalahan yang terjadi setelah pajak progresif utamanya di sepeda motor, ini yang menyebabkan PAD kita menurun. Selain itu ekonomi sudah lesu, masyarakat cenderung tidak mau beli kendaraan banyak, selain itu dengan adanya pajak amnesty (tax amnesty), karena tidak ingin terungkap kekayaannya. Cenderung orang kaya beli kendaraan yang murah-murah," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami bersama anggota Komisi I DPRD Bali melakukan koordinasi dengan UPT Samsat di Kabupaten Buleleng, karena terkait capaian kinerja sejak ada kenaikan biaya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Wayan Tagel Arjana, saat dikonfirmasi, Minggu.
Ia mengatakan koordinasi dan memantau secara langsung pelayanan UPT Samsat di Kabupaten Buleleng dilakukan pada Sabtu (27/5). Rombongan anggota Dewan diterima Kepala UPT Ida Bagus Suhita, Kepala Urusan STNK Gede Ardana dan pegawainya.
"Pelayanan Samsat Buleleng mendapat prestasi cukup baik, karena inovasi yang diterapkan di Samsat se-Bali berasal dari Buleleng. Contohnya nomor antrian, absen sidik ibu jari, koorporasi BumDes bersama Samsat. Dari 91 badan usaha milik desa (BumDes) di Buleleng, sudah 40 BumDes yang melakukan kerja sama (MoU) dengan Samsat setempat," katanya.
Ia mengakui dari penjelasan petugas Samsat Buleleng, masih banyak keluhan dari warga masyarakat, karena mereka belum banyak tahu mengenai pajak progresif berlaku bagi kendaraan roda empat dan dua, bahkan belum banyak juga mau balik nama kepemilikan.
"Terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, kami sarankan akan melakukan sosialisasi lebih intensif kepada warga, sehingga tumbuh kesadarannya untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan mengenai kepemilikan kendaraan tersebut," ucapnya.
Tagel Arjana mengharapkan melalui Kantor Samsat ini akan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bali. Memang prosesnya memerlukan waktu agar capaian target terpenuhi.
"Harapan kami PAD Provinsi Bali dapat meningkat, tahap demi tahap, contohnya BumDes bersamsat, namun samsat `online` tetap harus dikembangkan," ujar Politikus Partai Gerindra itu.
Dikatakan, pada tahun 2016 PAD Bali mengalami penurunan, dibanding sebelumnya. Ini terjadi pertama kali mengalami penurunan PAD selama kurun waktu 12 tahun terakhir
"Permasalahan yang terjadi setelah pajak progresif utamanya di sepeda motor, ini yang menyebabkan PAD kita menurun. Selain itu ekonomi sudah lesu, masyarakat cenderung tidak mau beli kendaraan banyak, selain itu dengan adanya pajak amnesty (tax amnesty), karena tidak ingin terungkap kekayaannya. Cenderung orang kaya beli kendaraan yang murah-murah," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017