Denpasar (Antara Bali) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi pelanggaran di pesisir laut di Bali, seperti reklamasi terselubung maupun pembabatan hutan mangrove.
"Pelaku pelanggaran itu bisa ditindak tegas dan pelaku pembabatan mangrove secara ilegal bisa didenda sebesar mencapai Rp1,5 miliar," kata Susi di Kuta, Bali, Kamis.
Menteri Susi menyatakan kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.
Namun, kata dia, kewenangan tersebu ada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Untuk itu mendorong untuk melaporkan ke KLH jika ditemukan terjadinya pelanggaran.
"Kementerian Lingkungan Hidup yang harus turun. Jadi mesti dilaporkan ke KLH," kata Menteri Susi.
Untuk diketahui, dugaan pelanggaran di pesisir pantai di Bali mendapat sorotan belakangan ini. Hal ini menyusul adanya dugaan reklamasi terselubung dan pembabatan hutan mangrove di Teluk Benoa, oleh Desa Adat Tanjung Benoa.
Bahkan, kini Bendesa Adat Tanjung Benoa sudah dilaporkan ke Polda Bali oleh Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali. Sejumlah kalangan juga sudah mendesak Polda Bali untuk menindak tegas pelaku pelanggaran tersebut.
Masalah tersebut bahkan sudah menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Sejumlah anggota DPR RI bahkan sudah mendesak Polda Bali untuk menindak tegas pelaku pelanggaran tersebut.(I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pelaku pelanggaran itu bisa ditindak tegas dan pelaku pembabatan mangrove secara ilegal bisa didenda sebesar mencapai Rp1,5 miliar," kata Susi di Kuta, Bali, Kamis.
Menteri Susi menyatakan kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.
Namun, kata dia, kewenangan tersebu ada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Untuk itu mendorong untuk melaporkan ke KLH jika ditemukan terjadinya pelanggaran.
"Kementerian Lingkungan Hidup yang harus turun. Jadi mesti dilaporkan ke KLH," kata Menteri Susi.
Untuk diketahui, dugaan pelanggaran di pesisir pantai di Bali mendapat sorotan belakangan ini. Hal ini menyusul adanya dugaan reklamasi terselubung dan pembabatan hutan mangrove di Teluk Benoa, oleh Desa Adat Tanjung Benoa.
Bahkan, kini Bendesa Adat Tanjung Benoa sudah dilaporkan ke Polda Bali oleh Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali. Sejumlah kalangan juga sudah mendesak Polda Bali untuk menindak tegas pelaku pelanggaran tersebut.
Masalah tersebut bahkan sudah menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Sejumlah anggota DPR RI bahkan sudah mendesak Polda Bali untuk menindak tegas pelaku pelanggaran tersebut.(I020)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017