Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali melakukan evaluasi awal pelaksanakan ujian nasional di daerah itu sebagai bahan kajian pelaksanakan UN pada tahun mendatang.
"Salah satu penekanan evaluasi adalah sekolah harus mengutamakan transparansi pascakebijakan pemerintah pusat tidak lagi menjadikan UN sebagai penentu kelulusan siswa," kata Kepala Disdikpora Bali, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan, evaluasi UN melibatkan berbagai institusi dalam evaluasi tersebut mulai dari Dirjen Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Bali dan juga catatan-catatan dari Ombudsman yang juga melalakukan pemantauan di lapangan.
Menurut dia, jika UN bukan menjadi penentu kelulusan, seharusnya tidak ada lagi istilah sindrom ketakutan di kalangan siswa. "Itulah pentingnya sekolah agar dapat memberikan pemahaman dan transparansi yang benar," katanya.
Bukan hanya itu, kata dia, pihaknya juga menginginkan semakin banyak sekolah di Pulau Dewata dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga lebih efisien dari segi biaya.
Pihaknya mencatat, dibandingkan dengan UN tahun lalu, maka UN yang dilaksanakan dengan berbasis komputer (UN-BK) di Bali pada 2017 justru meningkat cukup signifikan, baik UNBK oleh siswa-siswi SMA/SMK maupun UNBK oleh siswa-siswi SMP.
"Dengan semakin banyak sekolah yang melaksanakan UNBK, maka akan menjamin pelaksanaan ujian menjadi transparan, sehingga biaya lebih murah, menutup peluang kerja sama antar-siswa serta bisa mengetahui hasilnya lebih cepat," ucap TIA.
Sementara itu, pihaknya mengungkapkan, evaluasi secara menyeluruh kepada para peserta dan pelaksana UN dilaksanakan pasca-berakhirnya pelaksanaan UN tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Nanti bersamaan evaluasinya dengan UN SMP juga. Jadi, apa kekurangannya akan dibahas bersama," demikian TIA Kusuma Wardhani. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Salah satu penekanan evaluasi adalah sekolah harus mengutamakan transparansi pascakebijakan pemerintah pusat tidak lagi menjadikan UN sebagai penentu kelulusan siswa," kata Kepala Disdikpora Bali, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan, evaluasi UN melibatkan berbagai institusi dalam evaluasi tersebut mulai dari Dirjen Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Bali dan juga catatan-catatan dari Ombudsman yang juga melalakukan pemantauan di lapangan.
Menurut dia, jika UN bukan menjadi penentu kelulusan, seharusnya tidak ada lagi istilah sindrom ketakutan di kalangan siswa. "Itulah pentingnya sekolah agar dapat memberikan pemahaman dan transparansi yang benar," katanya.
Bukan hanya itu, kata dia, pihaknya juga menginginkan semakin banyak sekolah di Pulau Dewata dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga lebih efisien dari segi biaya.
Pihaknya mencatat, dibandingkan dengan UN tahun lalu, maka UN yang dilaksanakan dengan berbasis komputer (UN-BK) di Bali pada 2017 justru meningkat cukup signifikan, baik UNBK oleh siswa-siswi SMA/SMK maupun UNBK oleh siswa-siswi SMP.
"Dengan semakin banyak sekolah yang melaksanakan UNBK, maka akan menjamin pelaksanaan ujian menjadi transparan, sehingga biaya lebih murah, menutup peluang kerja sama antar-siswa serta bisa mengetahui hasilnya lebih cepat," ucap TIA.
Sementara itu, pihaknya mengungkapkan, evaluasi secara menyeluruh kepada para peserta dan pelaksana UN dilaksanakan pasca-berakhirnya pelaksanaan UN tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Nanti bersamaan evaluasinya dengan UN SMP juga. Jadi, apa kekurangannya akan dibahas bersama," demikian TIA Kusuma Wardhani. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017