Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah telah merencanakan dan
mengimplementasikan program pembangunan ekonomi maritim guna memperkuat
pertumbuhan ekonomi nasional, kata Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) Depok, Rabu Luhut menjelaskan ada beberapa program prioritas tahun 2017 yang telah disiapkan, yakni program level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, program level perhubungan, transportasi dan logistik, program level pariwisata, program level kelautan dan perikanan, serta program level energi dan sumber daya mineral.
Untuk program level Kemenko Maritim sendiri, fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan sampah plastik, penyusunan dan analisis PDB (produk domestik bruto) kemaritiman untuk formulasi kebijakan, pengembangan industri strategis bidang kemaritiman, dan implementasi dan pengawasan program TKDN (tingkat kandungan dalam negeri), jelasnya.
Mengenai pengelolaan sampah plastik dan pengurangan serpihan setidaknya ada lima langkah aksi yang dilakukan, katanya dalam kuliah umum bertema Sosialisasi Kebijakan Kelautan Indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2017.
lima langkah tersebut yakni penilaian terhadap titik dari serpihan plastik laut dan kota dari sumber sampah tersebut, desain kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di perkotaan untuk memastikan tidak ada kebocoran sampah ke lautan.
Selanjutnya, pengurangan pembuangan sampah dan plastik dari kegiatan operasi di laut, pengurangan dari sampah, plastik dan polutan lainnya yang sudah ada di lautan; serta pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan manusia.
"Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat juga harus berperan aktif memerangi sampah plastik tersebut. Indonesia ini penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua setelah China, oleh sebab itu, selain memerangi pencemaran sampah, kita juga harus waspada karena berdampak pada kesehatan dan pariwisata," paparnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) Depok, Rabu Luhut menjelaskan ada beberapa program prioritas tahun 2017 yang telah disiapkan, yakni program level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, program level perhubungan, transportasi dan logistik, program level pariwisata, program level kelautan dan perikanan, serta program level energi dan sumber daya mineral.
Untuk program level Kemenko Maritim sendiri, fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan sampah plastik, penyusunan dan analisis PDB (produk domestik bruto) kemaritiman untuk formulasi kebijakan, pengembangan industri strategis bidang kemaritiman, dan implementasi dan pengawasan program TKDN (tingkat kandungan dalam negeri), jelasnya.
Mengenai pengelolaan sampah plastik dan pengurangan serpihan setidaknya ada lima langkah aksi yang dilakukan, katanya dalam kuliah umum bertema Sosialisasi Kebijakan Kelautan Indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2017.
lima langkah tersebut yakni penilaian terhadap titik dari serpihan plastik laut dan kota dari sumber sampah tersebut, desain kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di perkotaan untuk memastikan tidak ada kebocoran sampah ke lautan.
Selanjutnya, pengurangan pembuangan sampah dan plastik dari kegiatan operasi di laut, pengurangan dari sampah, plastik dan polutan lainnya yang sudah ada di lautan; serta pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan manusia.
"Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat juga harus berperan aktif memerangi sampah plastik tersebut. Indonesia ini penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua setelah China, oleh sebab itu, selain memerangi pencemaran sampah, kita juga harus waspada karena berdampak pada kesehatan dan pariwisata," paparnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017