Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawan mengatakan bahwa masyarakat masih membutuhkan program pemerintah provinsi, salah satunya program bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu.
"Waktu saya mengadakan reses Dewan ke tengah masyarakat pekan lalu, banyak warga yang masih mengusulkan untuk mendapatkan program bedah rumah. Di samping itu, juga program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, baik tempat ibadah (pura) maupun pembetonan jalan atau gang," kata Tirtawan di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, yang paling banyak diusulkan masyarakat adalah program bedah rumah sebab di daerah pemilihannya, Kabupaten Buleleng, merupakan kategori paling banyak memiliki warga kurang mampu.
"Memang pemerintah provinsi memiliki sejumlah program untuk masyarakat. Akan tetapi, ketika saya reses, ternyata yang banyak mengajukan aspirasi adalah bedah rumah," ucap politikus Partai Nasional Demokrasi (NasDem).
Menurut dia, pemerintah daerah sudah berupaya melakukan program tersebut sesuai dengan data yang didapat dari Dinas Sosial Bali yang termasuk keluarga kurang mampu.
Walau program Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan bedah rumah sudah berjalan hampir 10 tahun, kata Tirtawan, sampai saat ini belum semuanya tuntas. Pasalnya, keluarga kurang mampu itu cukup banyak, sedangkan anggaran APBD Bali dalam setahun tidak sepenuhnya bisa mendanai program itu.
Dalam program bedah rumah tersebut dilakukan pemerintah daerah secara bertahap, termasuk juga kemungkinan dalam pendataan ada yang tidak valid sehingga ada warga yang tahun itu tidak terdaftar atau tercatat, kemudian pada tahun berikutnya muncul dalam pendaftaran yang baru.
"Hal ini saya minta kepada instansi terkait mendata secara akurat sehingga program itu ke depannya terarah dan bisa berkurang bagi warga kurang mampu (miskin)," ucapnya.
Di Kabupaten Buleleng, lanjut dia, penduduknya sangat banyak. Selain itu, geografinya relatif cukup luas maka tidak menutup kemungkinan juga ada warga yang tercecer belum terdaftar dalam bantuan bedah rumah.
"Oleh karena itu, warga agar menyampaikan kepada kepala dusun terkait dengan kondisi rumahnya sehingga kepala dusun bisa melakukan survei dan mendaftarkan lewat Dinas Sosial setempat," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Waktu saya mengadakan reses Dewan ke tengah masyarakat pekan lalu, banyak warga yang masih mengusulkan untuk mendapatkan program bedah rumah. Di samping itu, juga program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, baik tempat ibadah (pura) maupun pembetonan jalan atau gang," kata Tirtawan di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, yang paling banyak diusulkan masyarakat adalah program bedah rumah sebab di daerah pemilihannya, Kabupaten Buleleng, merupakan kategori paling banyak memiliki warga kurang mampu.
"Memang pemerintah provinsi memiliki sejumlah program untuk masyarakat. Akan tetapi, ketika saya reses, ternyata yang banyak mengajukan aspirasi adalah bedah rumah," ucap politikus Partai Nasional Demokrasi (NasDem).
Menurut dia, pemerintah daerah sudah berupaya melakukan program tersebut sesuai dengan data yang didapat dari Dinas Sosial Bali yang termasuk keluarga kurang mampu.
Walau program Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan bedah rumah sudah berjalan hampir 10 tahun, kata Tirtawan, sampai saat ini belum semuanya tuntas. Pasalnya, keluarga kurang mampu itu cukup banyak, sedangkan anggaran APBD Bali dalam setahun tidak sepenuhnya bisa mendanai program itu.
Dalam program bedah rumah tersebut dilakukan pemerintah daerah secara bertahap, termasuk juga kemungkinan dalam pendataan ada yang tidak valid sehingga ada warga yang tahun itu tidak terdaftar atau tercatat, kemudian pada tahun berikutnya muncul dalam pendaftaran yang baru.
"Hal ini saya minta kepada instansi terkait mendata secara akurat sehingga program itu ke depannya terarah dan bisa berkurang bagi warga kurang mampu (miskin)," ucapnya.
Di Kabupaten Buleleng, lanjut dia, penduduknya sangat banyak. Selain itu, geografinya relatif cukup luas maka tidak menutup kemungkinan juga ada warga yang tercecer belum terdaftar dalam bantuan bedah rumah.
"Oleh karena itu, warga agar menyampaikan kepada kepala dusun terkait dengan kondisi rumahnya sehingga kepala dusun bisa melakukan survei dan mendaftarkan lewat Dinas Sosial setempat," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017